Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Kompas.com - 22/09/2021, 19:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk mencapai target 60 persen vaksinasi dosis pertama bagi lansia.

Selain itu, pemda juga diminta segera memenuhi target 70 persen vaksinasi dosis pertama untuk masyarakat umum.

"Vaksinasi di wilayah aglomerasi Jawa-Bali sudah relatif baik. Namun, kinerja beberapa kabupaten/kota perlu dikejar untuk mencapai target 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis pertama pada lansia," ujar Nadia dalam konferensi pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Jangkau Masyarakat Perbatasan, Pemkot Bekasi Buka Gerai Vaksinasi di Plaza Cibubur

Nadia mencontohkan, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bangkalan perlu mempercepat vaksinasi untuk mencapai dua target pemerintah itu.

Sementara itu, di luar Jawa-Bali Kemenkes juga terus mendorong agar ibu kota provinsi segera mencapai target 70 persen vaksinasi Covid-19 dosis pertama pada Oktober mendatang.

Menurut Nadia, sejumlah ibu kota provinsi seperti Kota Kupang dan Kota Palangkaraya sudah berhasil mencapai target tersebut pada pekan ketiga September.

"Ibu kota provinsi lain perlu meningkatkan cakupan vaksinasi hingga akhir Oktober mendatang," lanjutnya.

Baca juga: Jangkau Masyarakat Perbatasan, Pemkot Bekasi Buka Gerai Vaksinasi di Plaza Cibubur

Lebih lanjut Nadia mengingatkan agar masyarakat tidak menunda-nunda kesemptan menjalani vaksinasi apabila memiliki kesempatan.

Selain itu, masyarakat juga diminta mengajak lansia agar mau divaksinasi.

"Kelompok lansia adalah yang adalah yang harus diprioritaskan untuk mencegah kasus berat yang memerlukan perawatan RS," tambah Nadia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com