Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Prof JE Sahetapy, Sosok Ilmuwan Hukum dan Pengkritik yang Tegas

Kompas.com - 21/09/2021, 14:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Jacob Elfinus (JE) Sahetapy, berpulang di Rumah Sakit Katolik Vincentius A Paulo (RKZ) pada Selasa (21/9/2021).

Guru Besar Emeritus Ilmu Hukum Universitas Airlangga ini berpulang di usia 89 tahun.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.id, kepergian JE Sahetapy ini menjadi kehilangan besar bagi dunia ilmu hukum, khususnya hukum pidana, di Indonesia.

JE Sahetapy lahir di Saparua, Maluku, 6 Juni 1932 dari pasangan guru, yakni WA Lokollo dan CA Tomasowa.

Baca juga: Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Semasa kecil, Sahetapy menamatkan sekolah dasar di lembaga yang didirikan ibundanya, yakni Particuliere Saparuasche School.

Dari ibunda, almarhum belajar nasionalisme dan keberpihakan terhadap masyarakat tertindas.

Sekitar 1947, menjelang lulus dari pendidikan menengah pertama, meletus gerakan Republik Maluku Selatan sehingga memaksa Prof Sahetapy pindah ke Surabaya.

Di ”Bumi Pahlawan” inilah pendidikan SMA ditamatkannya pada 1954.

Sahetapy sempat tertarik masuk Akademi Dinas Luar Negeri, tetapi ia akhirnya memilih Jurusan Kepidanaan Fakultas Hukum Unair dan tamat pada 1959.

Ketika itu, Fakultas Hukum Unair masih merupakan cabang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Surabaya.

Baca juga: Guru Besar Unair Prof Boediwarsono Meninggal karena Terpapar Covid-19

Sahetapy piawai berbahasa Belanda sehingga semasa kuliah sudah dipercaya sebagai asisten dosen.

Oleh Kampus Unair, Sahetapy diminta melanjutkan studi ke University of Utah dan tamat pada 1962.

Dari Unair, Sahetapy menyelesaikan program doktoral ilmu hukum pada 1978. Setahun kemudian atau 1979, Sahetapy menjabat Dekan Fakultas Hukum Unair.

Selama hidupnya, Sahetapy dikenal luas sebagai sosok ilmuwan, pendidik, pejuang kemanusiaan, pembaru ilmu hukum, dan organisatoris andal.

Almarhum merupakan salah satu sosok yang memperjuangkan pemisahan organisasi Polri dari TNI dan perubahan syarat Presiden orang Indonesia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com