Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Kompas.com - 20/09/2021, 15:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Nasdem menunjuk Nurcahyo Anggorojati sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi DKI Jakarta.

Adapun Nurcahyo menggantikan posisi mantan kader Partai Nasdem Hasan Aminuddin yang ditetapkan tersangka terkait kasus suap jual beli jabatan di Probolinggo, Jawa Timur.

"Pak Yoyok (sapaan akrab Nurcahyo) orang yang tepat untuk memimpin Partai Nasdem DKI Jakarta. Selamat pak Yoyok," ucap Wakil Ketua Umum Nasdem Achmad Ali saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) di Ruang Fraksi Nasdem DPR, Senin (20/9/2021).

Baca juga: Nasdem: Desakan Amendemen UUD 1945 Harus Muncul dari Bawah ke Atas, Bukan Sebaliknya

Turut mendampingi saat menyerahkan SK, yaitu Ketua Fraksi DPRD Partai Nasdem Wibi Andriono.

Ali berpendapat, Nurcahyo yang merupakan keponakan tidak langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memiliki kompetensi baik sehingga DPP Nasdem menunjuknya sebagai Ketua DPW Provinsi DKI.

Ia menilai, Nurcahyo mampu membesarkan Nasdem terkhusus di Jakarta.

Dalam hal ini, Nurcahyo diminta untuk segera melaksanakan konsolidasi tingkat DPW menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Ini penting untuk dilaksanakan karena proses verifikasi partai itu tidak lama lagi. Konsolidasi ini untuk memenuhi target kongres kita untuk menjadi pemenang Pemilu 2024," jelasnya.

Menurut Ali, guna mewujudkan target Nasdem di Pemilu 2024, penting untuk memastikan setiap kepengurusan termasuk tingkat DPW.

Terlebih, lanjutnya, Nasdem melihat DKI Jakarta sebagai barometer dan miniatur pemerintahan Indonesia.

"Saya percaya bahwa Kakak Yoyok mampu mengemban amanat ini dan bisa mengibarkan panji-panji Partai Nasdem di DKI," nilai dia.

Selain itu, ia juga meminta Nurcahyo menjauhkan Partai Nasdem dari isu-isu polarisasi seperti yang terjadi pada Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019.

Baca juga: Fraksi Nasdem DPRD DKI Terendah Laporkan LHKPN, PKS Kedua

Menurutnya, isu tersebut merupakan komoditas politik yang bisa merugikan Partai ke depannya.

"Salah satu partai yang jadi korban karena sikap politik, partai kami diisukan sebagai partai penista agama. Tentunya ini menjadi catatan penting bagi ketua DPW baru untuk tarik posisi partai, meyakinkan masyarakat dari isu hoaks," tutur Ali.

Diketahui, Nurcahyo Anggorojati merupakan anak dari Hadi Utomo, mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga merupakan sepupu dari SBY. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com