Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/09/2021, 14:27 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Komisi I DPR untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah terkait penanganan masalah di Papua, termasuk TNI.

Peneliti Kontras Rivanlee Anandar menyebut evaluasi itu penting untuk mencari pilihan lain dari pendekatan keamanan yang selama ini digunakan pemerintah.

"Ini akan memperlihatkan celah atau letak kesalahan yang harus dibenahi ke depannya," kata Rivan kepada Kompas.com, Senin (20/9/2021).

Baca juga: Masyarakat Papua Terus Jadi Korban jika Pemerintah Selalu Gunakan Pendekatan Keamanan

Di sisi lain, Rivan meminta pemerintah tidak alergi atas langkah evaluatif yang akan diberikan.

Sebab, jika pendekatan keamanan terus dilakukan masyarakat justru akan jadi korban.

"Tak hanya menjadi korban, baik luka maupun tewas, tapi juga hilangnya hak atas rasa aman, traumatis, hingga stigmatisasi yang bisa tumbuh dari pendekatan ini," ujar Rivan.

Rivan meminta pemerintah membuka ruang untuk warga Papua memberikan saran dan kritik untuk penyelesaian konflik di wilayahnya.

"Buka telinga, beri ruang bicara warga Papua atas kritik dari pendekatan yang selama ini digunakan dan jamin usulan mereka untuk menemukan alternatif solusi dari warga Papua," ucapnya.

Baca juga: Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Rivan khawatir jika pendekatan tersebut tidak dilakukan pemerintah, maka permasalahan sistemik yang ada di Papua juga tidak akan selesai. Karena pemerintah hanya akan fokus pada penanganan konflik keamanan.

"Konsekuensinya, warga Papua ke depan tumbuh dengan rasa takut. Selain itu permasalahan sistemik di Papua seperti akses kebutuhan dasar, kesenjangan, tidak akan terjawab jika pendekatan keamanan terus digunakan," ujar dia.

Diketahui konflik antara pemerintah dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus terjadi di Papua.

Terbaru,Rabu (15/9/2021) seorang nakes bernama Gabriella Meilani ditemukan meninggal dunia di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Baca juga: Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com