Kontras Minta Komisi I DPR Evaluasi Pemerintah soal Penanganan Papua

Peneliti Kontras Rivanlee Anandar menyebut evaluasi itu penting untuk mencari pilihan lain dari pendekatan keamanan yang selama ini digunakan pemerintah.

"Ini akan memperlihatkan celah atau letak kesalahan yang harus dibenahi ke depannya," kata Rivan kepada Kompas.com, Senin (20/9/2021).

Di sisi lain, Rivan meminta pemerintah tidak alergi atas langkah evaluatif yang akan diberikan.

Sebab, jika pendekatan keamanan terus dilakukan masyarakat justru akan jadi korban.

"Tak hanya menjadi korban, baik luka maupun tewas, tapi juga hilangnya hak atas rasa aman, traumatis, hingga stigmatisasi yang bisa tumbuh dari pendekatan ini," ujar Rivan.

Rivan meminta pemerintah membuka ruang untuk warga Papua memberikan saran dan kritik untuk penyelesaian konflik di wilayahnya.

"Buka telinga, beri ruang bicara warga Papua atas kritik dari pendekatan yang selama ini digunakan dan jamin usulan mereka untuk menemukan alternatif solusi dari warga Papua," ucapnya.

Rivan khawatir jika pendekatan tersebut tidak dilakukan pemerintah, maka permasalahan sistemik yang ada di Papua juga tidak akan selesai. Karena pemerintah hanya akan fokus pada penanganan konflik keamanan.

"Konsekuensinya, warga Papua ke depan tumbuh dengan rasa takut. Selain itu permasalahan sistemik di Papua seperti akses kebutuhan dasar, kesenjangan, tidak akan terjawab jika pendekatan keamanan terus digunakan," ujar dia.

Diketahui konflik antara pemerintah dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus terjadi di Papua.

Terbaru,Rabu (15/9/2021) seorang nakes bernama Gabriella Meilani ditemukan meninggal dunia di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Gabriella ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa setelah dua hari sebelumnya Senin (13/9/2021) hilang setelah KKB melakukan penyerangan ke wilayah tersebut.

Tewasnya Gabriella menambah jumlah korban masyarakat atas konflik keamanan di Papua.

April lalu, dua orang guru tewas ditembak KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Keduanya adalah Oktavianus Rayo dan Yonatan Randen.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin meminta agar para pemimpin negara duduk bersama untuk membahas penyelesaian konflik di Papua.

Amiruddin mendorong agar penyelesaian konflik di Papua dapat dilakukan seperti ketika pemerintah menyelesaikan konflik di Aceh yaitu dengan dialog, dan duduk bersama.