Salin Artikel

Kontras Minta Komisi I DPR Evaluasi Pemerintah soal Penanganan Papua

Peneliti Kontras Rivanlee Anandar menyebut evaluasi itu penting untuk mencari pilihan lain dari pendekatan keamanan yang selama ini digunakan pemerintah.

"Ini akan memperlihatkan celah atau letak kesalahan yang harus dibenahi ke depannya," kata Rivan kepada Kompas.com, Senin (20/9/2021).

Di sisi lain, Rivan meminta pemerintah tidak alergi atas langkah evaluatif yang akan diberikan.

Sebab, jika pendekatan keamanan terus dilakukan masyarakat justru akan jadi korban.

"Tak hanya menjadi korban, baik luka maupun tewas, tapi juga hilangnya hak atas rasa aman, traumatis, hingga stigmatisasi yang bisa tumbuh dari pendekatan ini," ujar Rivan.

Rivan meminta pemerintah membuka ruang untuk warga Papua memberikan saran dan kritik untuk penyelesaian konflik di wilayahnya.

"Buka telinga, beri ruang bicara warga Papua atas kritik dari pendekatan yang selama ini digunakan dan jamin usulan mereka untuk menemukan alternatif solusi dari warga Papua," ucapnya.

Rivan khawatir jika pendekatan tersebut tidak dilakukan pemerintah, maka permasalahan sistemik yang ada di Papua juga tidak akan selesai. Karena pemerintah hanya akan fokus pada penanganan konflik keamanan.

"Konsekuensinya, warga Papua ke depan tumbuh dengan rasa takut. Selain itu permasalahan sistemik di Papua seperti akses kebutuhan dasar, kesenjangan, tidak akan terjawab jika pendekatan keamanan terus digunakan," ujar dia.

Diketahui konflik antara pemerintah dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus terjadi di Papua.

Terbaru,Rabu (15/9/2021) seorang nakes bernama Gabriella Meilani ditemukan meninggal dunia di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.


Gabriella ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa setelah dua hari sebelumnya Senin (13/9/2021) hilang setelah KKB melakukan penyerangan ke wilayah tersebut.

Tewasnya Gabriella menambah jumlah korban masyarakat atas konflik keamanan di Papua.

April lalu, dua orang guru tewas ditembak KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Keduanya adalah Oktavianus Rayo dan Yonatan Randen.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin meminta agar para pemimpin negara duduk bersama untuk membahas penyelesaian konflik di Papua.

Amiruddin mendorong agar penyelesaian konflik di Papua dapat dilakukan seperti ketika pemerintah menyelesaikan konflik di Aceh yaitu dengan dialog, dan duduk bersama.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/20/14271401/kontras-minta-komisi-i-dpr-evaluasi-pemerintah-soal-penanganan-papua

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PDI-P Panggil Arteria Soal Ucapan Copot Kajati Berbahasa Sunda dan Mobil Pelat Nomor Polisi

Fraksi PDI-P Panggil Arteria Soal Ucapan Copot Kajati Berbahasa Sunda dan Mobil Pelat Nomor Polisi

Nasional
Jadi Calon Pangkostrad, I Nyoman Cantiasa Eks Danjen Kopassus yang Janji Hancurkan Teroris Papua

Jadi Calon Pangkostrad, I Nyoman Cantiasa Eks Danjen Kopassus yang Janji Hancurkan Teroris Papua

Nasional
Minta Maaf Setelah Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Siap Disanksi PDI-P

Minta Maaf Setelah Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Siap Disanksi PDI-P

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Nasional
Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Nasional
Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Nasional
Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Nasional
Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Nasional
Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Nasional
Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Nasional
Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket 'War on Drug'

Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket "War on Drug"

Nasional
Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Nasional
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.