Permudah Masyarakat, Pemerintah Disarankan Sediakan Komputer Layani Pengisian Data PeduliLindungi

Kompas.com - 15/09/2021, 14:19 WIB
Pengunjung memindai QR Code dengan aplikasi PeduliLindungi saat hari pertama pembukaan mal di Beachwalk Shopping Center, Kuta, Badung, Bali, Rabu (8/9/2021). Pusat perbelanjaan atau mal di Bali mulai diizinkan beroperasi dengan kapasitas pengunjung 50 persen sampai dengan pukul 21.00 Wita, mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk seluruh karyawan dan pengunjung mal, serta tidak mengizinkan kelompok masyarakat risiko tinggi seperti wanita hamil, penduduk usia dibawah 12 tahun dan diatas 70 tahun untuk memasuki mal. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa. ANTARA FOTO/FIKRI YUSUFPengunjung memindai QR Code dengan aplikasi PeduliLindungi saat hari pertama pembukaan mal di Beachwalk Shopping Center, Kuta, Badung, Bali, Rabu (8/9/2021). Pusat perbelanjaan atau mal di Bali mulai diizinkan beroperasi dengan kapasitas pengunjung 50 persen sampai dengan pukul 21.00 Wita, mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk seluruh karyawan dan pengunjung mal, serta tidak mengizinkan kelompok masyarakat risiko tinggi seperti wanita hamil, penduduk usia dibawah 12 tahun dan diatas 70 tahun untuk memasuki mal. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin menyarankan pemerintah agar menyediakan komputer di sejumlah ruang publik untuk masyarakat mengakses aplikasi PeduliLindungi.

Hal tersebut menurutnya efektif untuk dapat mengatasi kendala masih banyaknya masyarakat yang tidak diizinkan masuk ruang publik lantaran tak memiliki smartphone dengan aplikasi PeduliLindungi.

"Bisa di setiap tempat diberikan komputer pelayanan pengisian data. Jadi, bukan hanya scan untuk check-in, tetapi kepada orang yang belum memiliki smartphone, bisa menginput datanya dan sekaligus check-in di tempat," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: PeduliLindungi Belum Terjangkau Semua Masyarakat, Anggota Komisi IX: Kartu Vaksin Seharusnya Cukup

Politisi PKS itu mengatakan, pemerintah seharusnya memiliki kebijakan yang bersifat mudah diterima seluruh elemen masyarakat baik menengah ke bawah hingga atas.

Dalam hal ini, ia menyoroti masih banyaknya masyarakat kelas menengah ke bawah sulit beraktivitas di ruang publik seperti stasiun, dan lainnya karena tak punya aplikasi buatan pemerintah itu.

Jika pemerintah belum siap menyediakan komputer, Alifudin meminta pemerintah membuat kebijakan agar masyarakat cukup menunjukkan kartu vaksinasi Covid-19 cetak di ruang publik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Minimal kartu vaksinasi saja dulu diperlihatkan kepada petugas. Itu sudah cukup. Dan petugas yang menjaga itu harus mengikuti SOP yang dibuat. Maka, SOP nya pun harus memiliki keberpihakan terhadap orang yang tidak punya smartphone," saran Alifudin.

Baca juga: Tak Semua Warga Punya Smartphone, Kemenkes Evaluasi Penggunaan PeduliLindungi

Ia meminta pemerintah tidak memaksakan masyarakat yang tidak memiliki smartphone untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi.

Kendati demikian, dia menilai aplikasi tersebut memang terbukti bermanfaat dalam upaya pelacakan seseorang terkait penyebaran virus corona.

"Tapi, terhadap yang tidak memiliki smartphone itu jangan harus dipaksakan. Masyarakat menengah bawah pun harus dilayani juga, walaupun tidak ada smartphone," pesan dia.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Nasional
Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Nasional
RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

Nasional
Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Nasional
Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari karena Miliki Senjata Api

Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari karena Miliki Senjata Api

Nasional
Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Nasional
Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis 'E-voting' di Tingkat Desa

Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis "E-voting" di Tingkat Desa

Nasional
Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Nasional
Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.