Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Permudah Masyarakat, Pemerintah Disarankan Sediakan Komputer Layani Pengisian Data PeduliLindungi

Kompas.com - 15/09/2021, 14:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin menyarankan pemerintah agar menyediakan komputer di sejumlah ruang publik untuk masyarakat mengakses aplikasi PeduliLindungi.

Hal tersebut menurutnya efektif untuk dapat mengatasi kendala masih banyaknya masyarakat yang tidak diizinkan masuk ruang publik lantaran tak memiliki smartphone dengan aplikasi PeduliLindungi.

"Bisa di setiap tempat diberikan komputer pelayanan pengisian data. Jadi, bukan hanya scan untuk check-in, tetapi kepada orang yang belum memiliki smartphone, bisa menginput datanya dan sekaligus check-in di tempat," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: PeduliLindungi Belum Terjangkau Semua Masyarakat, Anggota Komisi IX: Kartu Vaksin Seharusnya Cukup

Politisi PKS itu mengatakan, pemerintah seharusnya memiliki kebijakan yang bersifat mudah diterima seluruh elemen masyarakat baik menengah ke bawah hingga atas.

Dalam hal ini, ia menyoroti masih banyaknya masyarakat kelas menengah ke bawah sulit beraktivitas di ruang publik seperti stasiun, dan lainnya karena tak punya aplikasi buatan pemerintah itu.

Jika pemerintah belum siap menyediakan komputer, Alifudin meminta pemerintah membuat kebijakan agar masyarakat cukup menunjukkan kartu vaksinasi Covid-19 cetak di ruang publik.

"Minimal kartu vaksinasi saja dulu diperlihatkan kepada petugas. Itu sudah cukup. Dan petugas yang menjaga itu harus mengikuti SOP yang dibuat. Maka, SOP nya pun harus memiliki keberpihakan terhadap orang yang tidak punya smartphone," saran Alifudin.

Baca juga: Tak Semua Warga Punya Smartphone, Kemenkes Evaluasi Penggunaan PeduliLindungi

Ia meminta pemerintah tidak memaksakan masyarakat yang tidak memiliki smartphone untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi.

Kendati demikian, dia menilai aplikasi tersebut memang terbukti bermanfaat dalam upaya pelacakan seseorang terkait penyebaran virus corona.

"Tapi, terhadap yang tidak memiliki smartphone itu jangan harus dipaksakan. Masyarakat menengah bawah pun harus dilayani juga, walaupun tidak ada smartphone," pesan dia.

Sebelumnya diberitakan, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses ruang publik lantaran tidak memiliki aplikasi PeduliLindungi. Hal ini karena sebagian masyarakat masih tidak memiliki smartphone atau terkendala batasan kuota internet.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya tengah memikirkan alternatif agar PeduliLindungi dapat diterapkan tanpa menggunakan ponsel pintar atau smartphone.

Baca juga: Aplikasi PeduliLindungi Belum Bisa Diterapkan ke Semua Tempat di Banyumas, Ini Alasannya

"Kami juga memikirkan bagaimana PeduliLindungi bisa digunakan tanpa smartphone, sedang kita pikirkan bagaimana caranya agar ada alternatif lain," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (13/6/2021).

Budi mencontohkan, saat ini, aplikasi PeduliLindungi sudah terintegrasi dengan sistem check-in pesawat dan sistem ordering dari aplikasi agen travel online.

"Jadi begitu pertama kali yang bersangkutan pesan tiket atau check-in, otomatis tanpa buka handphone oleh aplikasi Traveloka, tiket.com, atau aplikasi check-in pesawat akan dicek ke sistem PeduliLindungi terkait ststus vaksinasi dan juga lab PCR," ujarnya.

"Sehingga dengan demikian (kategori) merah, kuning, hijaunya akan langsung ketahuan di meja check-in tanpa membutuhkan handphone," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com