Ragam Sanksi untuk PNS Tak Disiplin: Pemotongan Tukin hingga Diberhentikan

Kompas.com - 15/09/2021, 10:54 WIB
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comIlustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor 94 Tahun 2021.

PP ini ditandatangani Jokowi pada 31 Agustus 2021.

Dilansir dari keterangan pada laman resmi Sekretariat Negara, PP ini secara resmi menggantikan aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 53 Tahun 2010 yang juga mengatur tentang disiplin PNS.

Selain mengatur kewajiban para PNS, aturan yang baru ini juga mengatur sejumlah hal yang dilarang.

Baca juga: Jokowi Teken PP, PNS Ikut Kampanye Pemilu Bisa Diberhentikan

Dalam PP tersebut, diatur pula mengenai sanksi hukuman bagi para PNS yang melanggar ketentuan di dalam PP.

Beberapa sanksi yang menonjol adalah mengenai hukuman jika PNS bolos kerja, PNS yang tidak netral dalam pemilu dan PNS yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berikut ini rinciannya:

Sanksi bagi PNS bolos kerja

PP Nomor 94 menyebutkan bahwa PNS yang tidak mematuhi ketentuan masuk kerja dan jam kerja dapat dikenai hukuman disiplin hingga pemberhentian.

"Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun," demikian bunyi Pasal 11 Ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021.

Tak hanya itu, jika PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja juga bakal diberhentikan dengan hormat dan pembayaran gajinya diberhentikan sejak bulan berikutnya.

Baca juga: Tak Lapor Harta Kekayaan, PNS Bisa Kena Sanksi Potong Tunjangan hingga Diberhentikan

Sanksi berat lainnya yakni penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

Sanksi ini dijatuhkan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21-24 hari kerja dalam 1 tahun.

Selain itu, ada puka hukuman pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama 6 bulan, yang dijatuhkan kepada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11-13 hari kerja dalam 1 tahun.

Kemudian, pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 9 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14-16 hari kerja dalam 1 tahun.

Serta pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17-20 hari kerja dalam 1 tahun.

Selain sanksi berat dan ringan di atas, ada pula hukuman disiplin ringan kepada PNS yang bolos kerja.

Baca juga: Jokowi Teken PP 94/2021, PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaannya

Hukuman berupa teguran lisan dan tertulis diberikan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun.

Kemudian, teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4-6 hari kerja dalam 1 tahun.

Serta, sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7-10 hari kerja dalam 1 tahun.

"Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan," demikian bunyi Pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2021.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.