Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin RI Secepatnya Keluar dari Jebakan Negara Pengekspor Bahan Mentah

Kompas.com - 15/09/2021, 10:26 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin Indonesia tidak lagi bergantung pada produk-produk impor.

Oleh karenanya, pemerintah berupaya mempercepat revitalisasi industri pengolahan agar bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi.

"Strategi bisnis besar negara adalah keluar secepatnya dari jebakan negara pengekspor bahan mentah, melepaskan ketergantungan pada produk-produk impor," kata Jokowi saat membuka acara groundbreaking pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, Rabu (15/9/2021).

Pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang diklaim sebagai salah satu langkah pemerintah dalam melakukan hilirisasi industri.

Baca juga: Industri Kendaraan Listrik, Menperin: Pemilik Sumber Bahan Baku Baterai Pegang Peranan Penting

Jokowi mengatakan, era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir.

Ia ingin Indonesia mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas, masuk ke hilirisasi dan industrialisasi sehingga menjadi negara industri kuat berbasis pengembangan inovasi teknologi.

Presiden mengatakan, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.

Dengan potensi besar dan manajemen yang baik, ia yakin dalam 3-4 tahun ke depan RI bisa menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel, seperti baterai lithium, baterai listrik, hingga baterai kendaraan listrik.

Hilirisasi industri nikel, kata Jokowi, akan meningkatkan nilai tambah biji nikel secara signifikan.

Jika diolah menjadi sel baterai nilainya bisa meningkat 6-7 kali lipat. Sementara, jika diolah menjadi mobil listrik akan meningkat lebih besar lagi nilai tambahnya yaitu 11 kali lipat.

Baca juga: Potensi Nikel Besar, Luhut Sebut RI Punya Posisi Tawar yang Kuat

"Selain itu pengembangan industri baterai juga akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi dari industri turunan yang menggunakan baterai seperti investasi motor listrik, bus listrik, dan industri mobil listrik," ujarnya.

Jokowi mengatakan, pemerintah aka terus mendukung pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik di Tanah Air.

Ia juga berjanji bakal memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin para pelaku usaha dan investor untuk mengembangkan usahanya di Indonesia.

"Pemerintah juga terbuka atas berbagai inisiatif kerjasama dengan negara-negara sahabat," kata presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com