Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 15/09/2021, 12:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pimpinan kampus mengawasi aktivitas mahasiswa dari paparan ekstremisme atau paham radikal dinilai masih relevan.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, banyak kasus yang menunjukkan mahasiswa sangat rentan terpapar pemikiran radikal dan intoleran.

"Saya menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi di hadapan forum rektor masih menemukan relevansinya karena ancaman penyebaran paham radikal di kalangan mahasiswa memang ada buktinya," kata Huda, melalui keterangan pers, Rabu (15/9/2021).

"Kami berharap, warning tersebut benar-benar menjadi atensi para rektor dan civitas akademika di masing-masing perguruan tinggi," tutur dia.

Baca juga: Paham Radikal Menyebar Lewat Internet, Masyarakat Diminta Pilih-pilih Konten

Huda mengatakan, indikasi penyebaran paham radikal di kampus bisa dilihat dari jajak pendapat yang dilakukan oleh beberapa lembaga, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Alvara Research, hingga Setara Institute.

Selain itu, muncul pula kasus-kasus intoleran dan bernuansa SARA di beberapa kampus.

"Indikasi-indikasi tersebut menunjukkan jika ancaman pemikiran dan sikap radikal di kampus itu benar dan nyata adanya. Oleh karena itu, pimpinan kampus dan jajarannya tidak bisa lepas tangan atas fenomena ini," ujarnya.

Huda mengatakan, paham dan pemikiran radikal ini biasanya disampaikan melalui diskusi keagamaan. Kemudian, ia juga menduga ada mahasiswa senior yang terpapar paham radikal kemudian memberikan pengaruh kepada junior atau mahasiswa baru.

"Biasanya mahasiswa baru ini masih mencari jati diri dengan semangat keberagamaan sehingga mudah dipengaruhi. Pihak rektorat harus benar-benar memperhatikan diskusi-diskusi keagamaan kecil yang dilakukan mahasiswa," kata dia.

Baca juga: Wapres Luncurkan Perpres Rencana Aksi Pencegahan Ekstremisme

Lebih lanjut, Huda menilai bahwa indikasi adanya pemikiran radikal di kalangan mahasiswa bisa dilihat dari pola pikir, perilaku, hingga gaya hidup.

Menurut dia, kampus perlu berperan dalam mengembangkan sistem early warning.

Politisi PKB ini juga berharap pihak kampus menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat keagamaan dengan pengembangan cara berpikir yang moderat.

"Selain itu, kampus juga bisa secara rutin menyosialisasikan tentang bahaya pemikiran radikal dalam harmonisasi kehidupan bangsa," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Senin (13/9/2021) berkunjung ke Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta dalam Pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.

Baca juga: Kompolnas: Anak Muda yang Akses Situs Radikal Berpotensi Terpengaruh

Dikutip Tribunnews.com, Jokowi mengatakan, tugas universitas yakni mencetak mahasiswa yang unggul dan utuh. Artinya, mahasiswa yang sehat jasmani, rohani, budi pekerti yang baik, dan memiliki sisi kebangsaan yang baik.

Untuk membentuk mahasiswa yang unggul dan utuh, kata Jokowi, maka tugas rektor dan jajarannya bukan hanya mendidik di dalam kampus melainkan juga di luar kampus.

"Di dalam kampus dididik mengenai pancasila dan kebangsaan, di luar kampus ada yang didik mahasiswa kita jadi ekstremis garis keras, jadi radikalis garis keras. Untuk apa?" kata Jokowi, Selasa (14/9/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Kapuas Jadi Tersangka Korupsi, Mendagri: Kepala Daerah Tolong Lah Berubah...

Bupati Kapuas Jadi Tersangka Korupsi, Mendagri: Kepala Daerah Tolong Lah Berubah...

Nasional
Ketika Arsul Sani Goda Benny K Harman soal Persiapan Rapat dengan Mahfud MD...

Ketika Arsul Sani Goda Benny K Harman soal Persiapan Rapat dengan Mahfud MD...

Nasional
Alasan Pemerintah Majukan dan Tambah Cuti Bersama Idul Fitri 1444 H

Alasan Pemerintah Majukan dan Tambah Cuti Bersama Idul Fitri 1444 H

Nasional
Menko PMK: 123 Juta Orang Akan Mudik Lebaran Tahun Ini

Menko PMK: 123 Juta Orang Akan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Uang Korupsi Bupati Kapuas Diduga untuk Bayar Survei Poltracking dan Indikator Politik Indonesia

Uang Korupsi Bupati Kapuas Diduga untuk Bayar Survei Poltracking dan Indikator Politik Indonesia

Nasional
Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Dana Siapa dan untuk Apa?

Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Dana Siapa dan untuk Apa?

Nasional
Bersama Perusahaan AS, TNI AL Bangun Kapal Pendeteksi Kedalaman Laut Lebih dari 6.000 Meter

Bersama Perusahaan AS, TNI AL Bangun Kapal Pendeteksi Kedalaman Laut Lebih dari 6.000 Meter

Nasional
Jokowi Beli Cabai di Pasar Tramo Maros: Di Jawa Harganya Sudah Rp 90.000

Jokowi Beli Cabai di Pasar Tramo Maros: Di Jawa Harganya Sudah Rp 90.000

Nasional
Sekda Riau Disorot gara-gara Istrinya Pamer Kemewahan, Mendagri Perintahkan Klarifikasi

Sekda Riau Disorot gara-gara Istrinya Pamer Kemewahan, Mendagri Perintahkan Klarifikasi

Nasional
Jokowi: Jalur Kereta Api Trans Sulawesi Akan Hubungkan Makassar dan Manado

Jokowi: Jalur Kereta Api Trans Sulawesi Akan Hubungkan Makassar dan Manado

Nasional
Dinilai KPK Tak Miliki “Legal Standing”, MAKI Singgung soal Putusan MK

Dinilai KPK Tak Miliki “Legal Standing”, MAKI Singgung soal Putusan MK

Nasional
Jika Tak Dipilih Jadi Cawapres, AHY Diprediksi Tinggalkan Anies karena Tak Dapat Limpahan Elektoral

Jika Tak Dipilih Jadi Cawapres, AHY Diprediksi Tinggalkan Anies karena Tak Dapat Limpahan Elektoral

Nasional
Resmi, Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama dan Idul Fitri 19-25 April

Resmi, Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama dan Idul Fitri 19-25 April

Nasional
Ada Penipuan Travel Umrah, Komnas Haji Minta Warga Cermat dan Selektif

Ada Penipuan Travel Umrah, Komnas Haji Minta Warga Cermat dan Selektif

Nasional
Soal Pernyataan Jokowi, Politisi PDI-P: Piala Dunia Tak Mungkin Dipisahkan dari Politik

Soal Pernyataan Jokowi, Politisi PDI-P: Piala Dunia Tak Mungkin Dipisahkan dari Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke