Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Orang Terpapar Covid-19 Bepergian, Pemerintah Didesak Tingkatkan Proteksi Dini di Ruang Publik

Kompas.com - 14/09/2021, 19:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin mendesak pemerintah meningkatkan proteksi dini di sejumlah ruang publik seperti bandara, terminal, pelabuhan hingga pusat perbelanjaan.

Menurut dia, hal ini perlu ditingkatkan mengingat adanya deteksi dari aplikasi PeduliLindungi bahwa ribuan orang masih beraktivitas di luar rumah meski terpapar Covid-19.

"Permasalahan terkait beberapa orang positif yang terdeteksi aplikasi PeduliLindungi tapi bisa berkeliaran itu sangat fatal. Pemerintah harus tingkatkan proteksi dini sesuai dengan hasil rapat Komisi IX kemarin," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Ia menilai, temuan PeduliLindungi terkait pasien positif Covid-19 masih beraktivitas di pusat perbelanjaan, bandara hingga restoran sangat disayangkan.

Sebab, hal ini menunjukkan masih kurang baiknya pengawasan ketat pemerintah di tempat-tempat tersebut.

Baca juga: Satgas Minta Swasta Berperan dalam Percepat Perubahan Status Pandemi Jadi Endemi Covid-19

"Dari tempat itu harusnya sudah dilakukan tindakan sesuai protokol kesehatan. Masalah pengawasan yang dilakukan pemerintah ini masih kurang baik dan intensitasnya tidak seketat ketika kasus positif itu melonjak tinggi," tutur dia.

Alifudin berpandangan, meski saat ini kasus Covid-19 sudah melandai di Indonesia, tetapi pengawasan protokol kesehatan seharusnya tidak boleh longgar.

Namun, yang ditemukan Alifudin justru pemerintah seolah melonggarkan pula pengawasan protokol kesehatan seiring melandainya kasus Covid-19.

"Seperti beberapa hari lalu, saya melewati bandara Soekarno-Hatta ketika pulang ke Jakarta. Tidak terlihat petugas yang menjaga, seperti sebelumnya (kasus Covid-19 tinggi)," cerita Alifudin.

Atas temuan-temuan itu, dia mendesak pemerintah melakukan penanganan proteksi dini yang mutakhir.

Menurut dia, aplikasi PeduliLindungi seharusnya juga berkaitan dengan tugas untuk memberikan proteksi atau perlindungan, tidak hanya mendeteksi.

Baca juga: Satgas: Kasus Covid-19 di Indonesia Turun, saat Negara Lain Alami Gelombang Ketiga

"Bukan hanya sebatas mendeteksi, tapi tidak diproteksi atau diberikan penanganan sesuai protokol kesehatan yang ada. Baiknya memang ada penanganan proteksi dini," pungkasnya.

Diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, aplikasi PeduliLindungi mendeteksi ada 3.830 orang positif Covid-19 yang masih beraktivitas di tempat-tempat umum.

"Kita bisa lihat, surprisingly tetap saja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif Covid, tapi masih jalan-jalan," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com