Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Orang Positif Covid-19 Masih Bepergian, Pemerintah Diingatkan Potensi Ledakan Kasus

Kompas.com - 14/09/2021, 18:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi meminta pemerintah tidak abai dengan pengawasan para pasien positif Covid-19, meski kasus Covid-19 sudah melandai di Indonesia.

Pasalnya, ia menyoroti adanya data bahwa ribuan orang masih beraktivitas di luar rumah meski terpapar Covid-19. Hal itu dideteksi oleh aplikasi PeduliLindungi.

"Karenanya, saya minta pengetatan di setiap ruang-ruang publik. Pemerintah harus terus memastikan proses 5M dan 3T. Jika kemudian semua ini diabaikan, maka tidak mustahil kasus akan segera meledak," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Nurhadi mengaku khawatir atas kondisi yang diungkap oleh aplikasi PeduliLindungi.

Ia heran, ada pasien positif Covid-19 masih berkeliaran. Seharusnya, menurut dia, meski kondisi penularan tengah melandai, hal itu tidak boleh membuat semua pihak lengah.

"Pemerintah harus benar-benar menjaga kondisi ini," ucapnya.

Baca juga: Verifikasi Vaksin di Luar Negeri ke PeduliLindungi Aman? Kemenkes: Data Akan Dihapus

Oleh karena itu, Nurhadi mendorong pemerintah segera mengambil langkah taktis, cepat, tetapi humanis menyikapi temuan tersebut.

Dalam hal ini, Nurhadi meminta tim Satgas Covid-19 bergerak cepat mengkarantina para pasien positif Covid-19 yang terdeteksi masih beraktivitas.

"Ini berbahaya sekali, pada saat adanya tren penurunan. Tidak hanya orang-orang yang positif, tetapi lakukan tracing terhadap semua orang yang pernah kontak erat," tegasnya.

Tak hanya pemerintah, Nurhadi juga mengimbau agar masyarakat sadar diri bahwa hingga kini masih berada pada situasi pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, kata dia, siapa saja yang terkonfirmasi positif Covid-19, harus sadar untuk melakukan isolasi mandiri.

Selain itu, ia juga menyoroti beberapa pelonggaran yang diberikan pemerintah di beberapa daerah dengan PPKM Level 3.

Salah satu kebijakan yang disorotinya adalah pembukaan bioskop dan tempat hiburan.

Baca juga: Nonton di Bioskop, Kini Pengunjung Harus Skrining dengan PeduliLindungi

Menurut Nurhadi, kebijakan itu perlu dikaji lebih dalam oleh para ahli dan pemangku kepentingan terutama berkaitan dengan pengawasan protokol kesehatan.

"Prokes ketat dan konsistensi pengawasan harus tidak boleh kendor. Jangan sampai bioskop-bioskop malah menjadi klaster-klaster baru. Karenanya pembukaan bioskop harus diikuti syarat-syarat protokol ketat. Tidak boleh tidak," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, aplikasi PeduliLindungi mendeteksi ada 3.830 orang positif Covid-19 yang masih beraktivitas di tempat-tempat umum.

"Kita bisa lihat, surprisingly tetap saja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif Covid, tapi masih jalan-jalan," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com