Anggota Komisi II NIlai Isu Pemilu 2027 Bentuk Perampasan Kedaulatan Rakyat

Kompas.com - 03/09/2021, 19:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyoroti adanya isu yang bergulir tentang mundurnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ke 2027.

Ia mengaku tak sepakat jika Pemilu diundur bahkan hingga bertahun-tahun. Hal itu dinilai merampas kedaulatan rakyat.

"Mengundurkan jadwal Pemilu ke tahun 2024 saja adalah bentuk perampasan kedaulatan rakyat, apalagi kalau diisukan digeser lagi ke 2027," kata Nasir saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/9/2021).

Nasir berpandangan, isu mundurnya pelaksanaan Pemilu juga belum jelas dari mana sumbernya.

Baca juga: DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Oleh karena itu, ia melihat bahwa isu yang tengah bergulir saat ini merupakan isu liar yang berakibat pada munculnya berbagai spekulasi di masyarakat.

Kendati demikian, Nasir tetap mengkhawatirkan jika benar muncul upaya-upaya untuk mewujudkan wacana pergeseran pelaksanaan Pemilu menjadi tahun 2027.

"Maka, tentu akan berpotensi menimbulkan gerakan rakyat yang masif di seluruh daerah," tutur dia.

Lebih jauh, Nasir mengatakan bahwa usaha-usaha untuk memundurkan kembali pelaksanaan Pemilu jelas sangat merugikan rakyat.

Padahal, jika berkaca pada jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang direncanakan serentak 2024 saja sudah merampas hak rakyat. Hal ini karena sejumlah daerah justru seharusnya menyelenggarakan Pilkada tidak pada tahun tersebut.

"Mengulur-ulur jadwal Pilkada tanpa terukur sangat merugikan rakyat yang ingin mendapatkan hak-haknya," tegas Nasir.

Baca juga: Klarifikasi KPU: Yang Diwacanakan Mundur ke 2027 Pilkada, Bukan Pilpres dan Pileg

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Buya Syafii Maarif: Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pejuang Pendidikan

Profil Buya Syafii Maarif: Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pejuang Pendidikan

Nasional
Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Diduga Terlibat ISIS sejak 2019

Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Diduga Terlibat ISIS sejak 2019

Nasional
Nasdem Tak Tertarik Gabung Koalisi Bentukan PKB, Ini Alasannya

Nasdem Tak Tertarik Gabung Koalisi Bentukan PKB, Ini Alasannya

Nasional
Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

Nasional
Ada Spanduk Dukungan Maju pada Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Ganggu Saya dengan Isu Capres!

Ada Spanduk Dukungan Maju pada Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Ganggu Saya dengan Isu Capres!

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

Nasional
Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia, Muhammadiyah dan Indonesia Berduka

Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia, Muhammadiyah dan Indonesia Berduka

Nasional
PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

Nasional
Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Nasional
KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

Nasional
Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Nasional
MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

Nasional
KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.