Setelah Gerindra, Kini Giliran PAN Gabung Koalisi Pendukung Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) kini resmi bergabung ke koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN, di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Langkah PAN ini diputuskan setelah partai berlambang matahari itu diundang dalam pertemuan pimpinan parpol dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (25/8/2021). 

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, Rakernas menyetujui PAN berada di koalisi pemerintah. Menurut Yoga, keputusan tesebut telah disetujui oleh semua dewan perwakilan wilayah (DPW).

Baca juga: PAN Resmi Gabung ke Koalisi Pemerintah

Dengan bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah, maka tersisa dua parpol di parlemen yang tidak bergabung dengan koalisi pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Pada Pilpres 2019 lalu, PAN bersama Gerindra, PKS dan Demokrat berada dalam satu koalisi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Gerindra lebih dahulu bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah setelah ketua umumnya, Prabowo, ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan, dan eks wakil ketua umum, Edhy Prabowo, menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Setelah itu, Sandiaga Uno ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama.

Peran PAN

Saat rakernas, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan peran partainya sebagai jembatan antara umat Islam dan pemerintah. Menurut dia, hal itu penting dilakukan karena ada anggapan pemerintah berjarak dengan umat Islam.

Zulkifli menegaskan pandangan tersebut tidak benar. "Harus ada yang menjembatani. Ada solidarity maker. Ada kesan bahwa pemerintah itu sebagian, jauh dengan Islam. Saya mengatakan tidak," kata Zulkifli.

"Buktinya apa? Buktinya, Pak Jokowi memilih wakil presidennya itu tokoh Islam nomor satu, Kiai Ma'ruf Amin itu Ketua Majelis Ulama Indonesia," tutur dia.

Baca juga: Zulkifli Hasan Ungkap Peran PAN bagi Pemerintahan Jokowi

Selain itu, Zulkifli mengatakan, terdapat tokoh-tokoh Islam yang duduk di kursi kabinet. Salah satunya Mahfud MD yang menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Kemudian, tokoh Muhammadiyah Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Bahas amendemen

Zulkifli juga membeberkan salah satu topik pembahasan dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan pimpinan parpol, yakni wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.