Kompas.com - 01/09/2021, 08:02 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno saat menghadiri acara HUT ke-23 PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (23/8/2021). Dokumentasi/PANKetua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno saat menghadiri acara HUT ke-23 PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (23/8/2021).

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) kini resmi bergabung ke koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN, di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Langkah PAN ini diputuskan setelah partai berlambang matahari itu diundang dalam pertemuan pimpinan parpol dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (25/8/2021). 

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, Rakernas menyetujui PAN berada di koalisi pemerintah. Menurut Yoga, keputusan tesebut telah disetujui oleh semua dewan perwakilan wilayah (DPW).

Baca juga: PAN Resmi Gabung ke Koalisi Pemerintah

 

Dengan bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah, maka tersisa dua parpol di parlemen yang tidak bergabung dengan koalisi pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Pada Pilpres 2019 lalu, PAN bersama Gerindra, PKS dan Demokrat berada dalam satu koalisi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Gerindra lebih dahulu bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah setelah ketua umumnya, Prabowo, ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan, dan eks wakil ketua umum, Edhy Prabowo, menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Setelah itu, Sandiaga Uno ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama.

Peran PAN

Saat rakernas, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan peran partainya sebagai jembatan antara umat Islam dan pemerintah. Menurut dia, hal itu penting dilakukan karena ada anggapan pemerintah berjarak dengan umat Islam.

Zulkifli menegaskan pandangan tersebut tidak benar. "Harus ada yang menjembatani. Ada solidarity maker. Ada kesan bahwa pemerintah itu sebagian, jauh dengan Islam. Saya mengatakan tidak," kata Zulkifli.

"Buktinya apa? Buktinya, Pak Jokowi memilih wakil presidennya itu tokoh Islam nomor satu, Kiai Ma'ruf Amin itu Ketua Majelis Ulama Indonesia," tutur dia.

Baca juga: Zulkifli Hasan Ungkap Peran PAN bagi Pemerintahan Jokowi

Selain itu, Zulkifli mengatakan, terdapat tokoh-tokoh Islam yang duduk di kursi kabinet. Salah satunya Mahfud MD yang menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Kemudian, tokoh Muhammadiyah Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Bahas amendemen

Zulkifli juga membeberkan salah satu topik pembahasan dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan pimpinan parpol, yakni wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia menuturkan, pembahasan diawali soal lembaga negara yang merasa paling berkuasa. Terkait hal itu, Zulkifli menilai perlu ada evaluasi terhadap konstitusi setelah 23 tahun reformasi.

Kemudian, mantan Ketua MPR itu juga berpandangan mengenai evaluasi atas arah dan tujuan negara.

Baca juga: MPR Kaji Penambahan Dua Ketentuan dalam Amendemen UUD 1945

Saat ini MPR tengah mengkaji amendemen konstitusi secara terbatas dengan penambahan dua ayat atau ketentuan.

Penambahan ketentuan itu terkait kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan haluan negara, yakni dengan menambah satu ayat pada Pasal 3 UUD 1945.

Selanjutnya penambahan ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan presiden apabila tidak sesuai dengan haluan negara.

"Jadi, setelah 23 tahun, hasil amendemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini mau ke mana, maka perlu dievaluasi," kata Zulkifli.

Tetap oposisi

Langkah PAN tersebut mendapat tanggapan dari parpol yang pernah rekan koalisi saat pilpres, PKS dan Demokrat.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang mengatakan, partainya menghargai keputusan PAN. Keputusan bergabung atau tidak dengan koalisi pemerintah merupakan hak partai.

"Itu haknya PAN untuk menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi," kata Mardani saat dihubungi, Kamis (26/8/2021).

Ia menegaskan, langkah PAN tidak akan berpengaruh pada posisi PKS yang tetap oposisi.

"PKS Insya Allah akan istikamah menjaga negeri dengan peran oposisi. Mengawal kebijakan pemerintah dengan kritik yang kritis dan konstruktif," ujar Mardani.

Baca juga: MPR Tekankan Urgensi Haluan Negara Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota

Sementara itu, Kepala Badan Komunikas Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra berharap, indikasi merapatnya PAN ke pemerintah berlandaskan pada tujuan dan manfaat bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan pertemuan dan perubahan komposisi koalisi parpol pendukung pemerintah kemarin membahas dan memikirkan rakyat, serta bisa mengakselerasi upaya penanganan Covid-19," kata Herzaky kepada Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Di sisi lain, Herzaky juga berharap, merapatnya PAN ke koalisi pemerintahan tidak terkait upaya untuk memuluskan wacana amendemen UUD 1945, terutama terkait perpanjangan masa jabatan presiden yang selama ini dikhawatirkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Nasional
Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.