Kompas.com - 29/08/2021, 13:01 WIB
Gedung KPK KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANGedung KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Jokowi diminta tak mengabaikan polemik tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah seorang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK, Rieswin Rachwell berharap, Presiden menaruh perhatian terhadap persoalan ini.

"Semoga Bapak Presiden menaruh atensi penuh terhadap upaya ini," kata Rieswin dalam konferensi pers yang diselenggarakan YLBHI, Minggu (29/8/2021).

Ia mengatakan, suatu negara tidak dapat berjalan baik tanpa pemberantasan korupsi yang benar. Hal ini bertalian juga dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Apalagi, kata dia, Komnas HAM telah menemukan adanya 11 bentuk pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK KPK.

Baca juga: Presiden Dinilai Tak Perlu Tunggu Putusan MA dan MK Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Negara yang melanggengkan praktik pelanggaran HAM, biasanya melanggengkan praktik korupsi juga," ucapnya.

Ia berpendapat, pelaksanaan TWK semata untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang memiliki pandangan berbeda.

Rieswin pun mengatakan, hingga saat ini ia tidak pernah tahu penilaian dalam TWK, yang membuat dirinya bersama 74 orang lainnya dinyatakan tidak lolos.

"Sampai saat ini kami masih meyakini bahwa ini adalah suatu upaya penyingkiran terhadap pegawai-pegawai KPK yang mungkin dirasa para pelaku TWK dan pelemahan ini adalah orang-orang yang barangkali memang sulit diatur," ujarnya.

Baca juga: Polemik TWK KPK, Presiden Tunggu Putusan MA dan MK

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyampaikan, Presiden Jokowi menghormati rekomendasi Komnas HAM dan temuan ORI terkait pelaksanaan TWK pegawai KPK.

Namun, Presiden belum akan melaksanakannya. Presiden masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung atas gugatan terhadap peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Sikap ini sama seperti pimpinan KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 261 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 261 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
UPDATE BNPB: Pengungsi akibat Erupsi Semeru Tercatat 3.697 Jiwa

UPDATE BNPB: Pengungsi akibat Erupsi Semeru Tercatat 3.697 Jiwa

Nasional
Oknum TNI Diduga Pukul Polwan di Kalteng, Kapenrem Sebut Murni Kesalahpahaman

Oknum TNI Diduga Pukul Polwan di Kalteng, Kapenrem Sebut Murni Kesalahpahaman

Nasional
Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Nasional
UPDATE 7 Desember: Ada 6.116  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 7 Desember: Ada 6.116 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

Nasional
UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

Nasional
UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 261, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.076

UPDATE: Bertambah 261, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.076

Nasional
Ketua DPR: PPKM yang Disesuaikan Kondisi Daerah Memenuhi Asas Keadilan

Ketua DPR: PPKM yang Disesuaikan Kondisi Daerah Memenuhi Asas Keadilan

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Oknum Prajurit Raider yang Pukuli Polwan di Palangkaraya Diproses Hukum

Panglima TNI Perintahkan Oknum Prajurit Raider yang Pukuli Polwan di Palangkaraya Diproses Hukum

Nasional
Hadapi Omicron, Semua Negara Diimbau Gencarkan 3 Langkah Antisipatif

Hadapi Omicron, Semua Negara Diimbau Gencarkan 3 Langkah Antisipatif

Nasional
Tim DVI Polri Terima 30 Jenazah Akibat Erupsi Semeru, 10 Korban Telah Diidentifikasi

Tim DVI Polri Terima 30 Jenazah Akibat Erupsi Semeru, 10 Korban Telah Diidentifikasi

Nasional
Menteri PPPA: Partisipasi Aktif Perempuan dalam Ekonomi Akan Menaikkan Pendapatan Negara

Menteri PPPA: Partisipasi Aktif Perempuan dalam Ekonomi Akan Menaikkan Pendapatan Negara

Nasional
Golkar Yakin Revisi UU Cipta Kerja Bisa Selesai Kurang dari 2 Tahun, jika...

Golkar Yakin Revisi UU Cipta Kerja Bisa Selesai Kurang dari 2 Tahun, jika...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.