Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Ketika Kepala Daerah Mematok Tarif Jenazah

Kompas.com - 28/08/2021, 18:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Hari ini
Aku miris menatap media-media.
Mereka tak pernah berhenti menyiarkan kabar terdepan dan terpanas.
Setiap detik kabar tentang mereka yang korupsi.
Korupsi.
Iya korupsi uang negara.

Ingin rasanya aku menjerit
Menjerit kecewa karna mereka
Mereka yang tak amanah lagi
Mereka yang telah melukai hati rakyatnya.
Mereka yang hanya ingin menimbun harta.
Mereka kepala daerah kita.

Hei para ketua daerah
Ingatkah engkau?
Masih banyak rakyatmu yang tak mampu membeli nasi hari ini.
Masih banyak rakyatmu yang hanya berpenghasilan sedikit.
Sadarkah itu?
Sadarkah?

Tapi kenapa engkau melupakan semua itu?
Seolah-olah rakyatmu sudah lebih dari cukup.
Ketahuilah!
Ribuan rakyat menangis karna ulahmu.

Ulahmu yang menimbulkan dampak besar pada negara ini.
Kembalilah ke niat awalmu.
Menjadi pemimpin untuk rakyatmu.

(Teruntuk Kepala Daerah – Endah Wahyu Sugiarti)

SAAT Endah Wahyu Sugiharti menulis puisi ini pada 2017, wabah Corona maha dahsyat ini belum datang.

Semoga penulis puisi Teruntuk Kepala Daerah ini akan menulis puisi kembali tentang kepala daerah yang mendapat honor dari pemakaman jenazah.

Betapa mulianya sebenarnya para pejabat di Kabupaten Jember, Jawa Timur ini. Mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik semuanya terlibat dalam tim pemakaman jenazah terpapar Covid-19.

Hanya saja, kemuliaan itu ada tarifnya. Untuk setiap jenazah Covid, masing-masing pejabat tersebut mendapat honorarium Rp 100.000.

Jika ada warga Kabupaten Jember yang terpapar Covid dan akhirnya meninggal dunia, mereka otomatis mendapat honor itu. Tugas mereka hanya memonitor saja.

Sama sekali tidak terlibat mengurus jenazah, seperti terlibat dalam pemulasaraan jenazah atau turun ke liang lahat menurunkan jenazah dengan mengenakan baju hazmat.

Kasus yang memalukan dan tidak tahu malu ini terungkap setelah anggota panitia khusus Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menemukan penerimaan honor untuk masing-masing pejabat sebesar Rp 70,5 juta sebagai anggota tim pemakaman jenazah Covid.

Total honor yang diterima oleh empat pejabat ini Rp 282 juta. Padahal sebagai bupati dan pejabat daerah, mereka sudah mendapatkan gaji dan tunjangandi luar gaji (Kompas.com, 26 Agustus 2021).

Baca juga: Pejabat Jember Kembalikan Honor Rp 282 Juta dari Pemakaman Pasien Covid-19 Usai Jadi Sorotan

Seperti argometer dalam kendaraan taksi yang besaran tarifnya bertambah seiring dengan pemakaian kendaraan yang diukur berdasar jarak tempuh, penghonoran tim pemakaman jenazah Covid di Jember juga identik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com