Kompas.com - 27/08/2021, 14:22 WIB
Sejumlah murid sekolah dasar mengikuti belajar tatap muka di Dumai, Riau, Kamis (26/8/2021). Pembelajaran tatap muka di daerah tersebut kembali dibuka untuk semua kelas sebanyak dua kali pertemuan dalam seminggu dan durasi belajar selama dua jam di sekolah. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/rwa. ANTARA FOTO/Aswaddy HamidSejumlah murid sekolah dasar mengikuti belajar tatap muka di Dumai, Riau, Kamis (26/8/2021). Pembelajaran tatap muka di daerah tersebut kembali dibuka untuk semua kelas sebanyak dua kali pertemuan dalam seminggu dan durasi belajar selama dua jam di sekolah. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/rwa.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mendorong pembelajaran tatap muka (PTM) di daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di bawah level 3.

Menurut dia, sistem pembelajaran saat ini yang tidak ideal menyebabkan loss learning, loss protection dan loss generation.

"Menghindari anak anak Indonesia mengalami loss learning, loss protection dan loss generation menjadi isu penting, melihat dampak buruk yang menumpuk pada anak akibat pandemi," kata Jasra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/8/2021).

Jasra mengatakan, dalam kondisi normal, ada tiga pembagian waktu yang melingkupi anak di dalam berinteraksi. Yaitu delapan jam di rumah, delapan jam di sekolah dan delapan jam di lingkungan.

Baca juga: Sejumlah Sekolah di Jakpus Siap Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Namun karena masa pandemi Covid-19 pembagian waktu tersebut hilang dan berdampak risiko buruk anak.

"Sehingga mendorong PTM di daerah yang memiliki kebijakan PPKM level 3 menjadi penting," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Jasra memahami bahwa saat ini Indonesia masih mengalami angka kematian akibat Covid-19 yang cukup tinggi bahkan di tingkat dunia.

Oleh karena itu, menurut dia, perlu adanya vaksin Covid-19 tidak hanya untuk orangtua tetapi juga anak-anak sehingga klaster penularan bisa dicegah.

"Capaian vaksin untuk anak, dari target 26 juta lebih anak, baru mencapai, untuk vaksin pertama 2.478.886 dan vaksin kedua 1.370.995," ujarnya.

"Artinya keinginan Presiden membolehkan sekolah bila anak sudah divaksinasi semua, perlu di pertimbangkan dan dipetakan," ucap dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Nasional
Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Nasional
Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Nasional
Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Nasional
Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Nasional
Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Nasional
Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Nasional
ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Nasional
LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

Nasional
Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Nasional
Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Nasional
Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Nasional
Jokowi Harap Penindakan Korupsi Tak Hanya Menyasar Peristiwa Hukum yang Heboh

Jokowi Harap Penindakan Korupsi Tak Hanya Menyasar Peristiwa Hukum yang Heboh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.