Jokowi Bertemu Parpol Bicara Pandemi? Pengamat: Harusnya Selesai di Level Menteri

Kompas.com - 27/08/2021, 14:14 WIB
Suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Dokumentasi/PDI-PSuasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengaku heran jika pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan elite partai politik koalisi hanya membahas persoalan penanganan pandemi Covid-19.

Pasalnya, menurut dia, persoalan penanganan pandemi harusnya tidak melibatkan elite parpol, melainkan cukup di level kementerian.

"Kalau disampaikan itu pertemuan membahas pemindahan Ibu Kota atau apa pun itu bersifat normatif, bisa selesai pada level menteri. Pandemi selesai pada level menteri, ekonomi pulih selesai pada level menteri," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Tak Terima Dituding PSI Bermain Politik Dua Kaki, Ini Penjelasan PAN

Atas dugaan tersebut, ia pun menilai bahwa pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta itu justru membahas di luar hal normatif.

Dia berpendapat, pertemuan itu membahas hal-hal yang serius terutama dalam menghadapi tahun-tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Adi mencontohkan, berbagai isu yang ramai dibicarakan saat ini adalah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengembalikan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN), wacana masa jabatan presiden, ditambah hingga isu Pemilu 2024 diundur menjadi 2027.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nah, jadi itu sudah pasti juga dibahas dalam pertemuan. Sekali lagi, kalau misalnya cuma ngomongin pandemi, recovery, mestinya cukup dengan menteri-menteri. Enggak perlu dengan elite partai kan. Kalau sudah bicara elite partai, tentu ini bicara terkait sesuatu yang urgen, yang butuh dukungan politik di parlemen," ujarnya.

Baca juga: Pengamat Duga Pertemuan Presiden dan Elite Parpol Bahas Amendemen hingga Pemilu 2024

Adi mengatakan, terkait isu pemilu diundur tahun 2027 sarat potensi bahwa masa jabatan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) otomatis bertambah menjadi dua tahun.

Dalam mengupayakan hal itu, Presiden perlu membutuhkan dukungan politik di parlemen melalui partai koalisi.

"Isu ini (Pemilu 2027) paling krusial, karena istilahnya menambah jabatan presiden dan DPR. Kalau pemilu diundur kan jadi menambah masa jabatannya," ujar dia.

Atas dasar itulah yang menurutnya juga menjadi alasan mengapa partai-partai koalisi di luar parlemen tidak diundang dalam pertemuan.

Baca juga: Soal Pemilu 2024, PDI-P: Setelah Pandemi Ada Waktunya Membahas Itu

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Nasional
Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Nasional
Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Nasional
Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Nasional
Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Nasional
Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Nasional
Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Nasional
Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Nasional
Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Nasional
Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Nasional
Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul 'BackDate'

Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul "BackDate"

Nasional
Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Nasdem Siap Terima

Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Nasdem Siap Terima

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.