Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/08/2021, 14:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengaku heran jika pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan elite partai politik koalisi hanya membahas persoalan penanganan pandemi Covid-19.

Pasalnya, menurut dia, persoalan penanganan pandemi harusnya tidak melibatkan elite parpol, melainkan cukup di level kementerian.

"Kalau disampaikan itu pertemuan membahas pemindahan Ibu Kota atau apa pun itu bersifat normatif, bisa selesai pada level menteri. Pandemi selesai pada level menteri, ekonomi pulih selesai pada level menteri," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Tak Terima Dituding PSI Bermain Politik Dua Kaki, Ini Penjelasan PAN

Atas dugaan tersebut, ia pun menilai bahwa pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta itu justru membahas di luar hal normatif.

Dia berpendapat, pertemuan itu membahas hal-hal yang serius terutama dalam menghadapi tahun-tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Adi mencontohkan, berbagai isu yang ramai dibicarakan saat ini adalah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengembalikan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN), wacana masa jabatan presiden, ditambah hingga isu Pemilu 2024 diundur menjadi 2027.

"Nah, jadi itu sudah pasti juga dibahas dalam pertemuan. Sekali lagi, kalau misalnya cuma ngomongin pandemi, recovery, mestinya cukup dengan menteri-menteri. Enggak perlu dengan elite partai kan. Kalau sudah bicara elite partai, tentu ini bicara terkait sesuatu yang urgen, yang butuh dukungan politik di parlemen," ujarnya.

Baca juga: Pengamat Duga Pertemuan Presiden dan Elite Parpol Bahas Amendemen hingga Pemilu 2024

Adi mengatakan, terkait isu pemilu diundur tahun 2027 sarat potensi bahwa masa jabatan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) otomatis bertambah menjadi dua tahun.

Dalam mengupayakan hal itu, Presiden perlu membutuhkan dukungan politik di parlemen melalui partai koalisi.

"Isu ini (Pemilu 2027) paling krusial, karena istilahnya menambah jabatan presiden dan DPR. Kalau pemilu diundur kan jadi menambah masa jabatannya," ujar dia.

Atas dasar itulah yang menurutnya juga menjadi alasan mengapa partai-partai koalisi di luar parlemen tidak diundang dalam pertemuan.

Baca juga: Soal Pemilu 2024, PDI-P: Setelah Pandemi Ada Waktunya Membahas Itu

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com