Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Terima Dituding PSI Bermain Politik Dua Kaki, Ini Penjelasan PAN

Kompas.com - 27/08/2021, 11:04 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menanggapi pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menuding partainya bermain politik dua kaki.

 

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni menuding PAN kerap bermain politik dua kaki, yaitu saat pengurusnya ada yang menjadi menteri tetapi kader yang lain "menembaki" Presiden Joko Widodo. Viva Yoga pun membantah tudingan itu.

"Terima kasih buat Mas Juli atas imbauan moralnya. Pada masa itu, PAN tidak main politik dua kaki atau tiga kaki," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: PSI Ungkit PAN yang Pernah Main Dua Kaki, Pengurus Jadi Menteri tapi Kader Tembaki Jokowi

Yoga menjelaskan, kondisi yang dimaksud PSI terjadi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres 2019). Ketika itu, kader PAN Asman Abnur diketahui menjabat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Namun, dalam ajang Pilpres 2019 PAN kemudian merapat ke koalisi Prabowo Subiantio dan Sandiaga Uno bersama Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat.

Asman Abnur kemudian mundur dari posisinya sebagai menteri sebagai pertanggungjawaban politik.

"Dalam rangka menegakkan fatsun politik, PAN mengundurkan diri dari kabinet. PAN tetap mengedepankan moral berpolitik dalam sikap dan perilakunya," kata dia.

Baca juga: Setelah PAN Merapat ke Istana...

Yoga melanjutkan, kritik PAN terhadap pemerintah sebenarnya hal yang biasa dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Sebab, ia berpandangan bahwa dalam jalannya pemerintahan harus tetap ada fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini juga dilakukan PAN di parlemen.

Ia menjelaskan, PAN mengkritisi pemerintah di DPR dalam rangka melaksanakan fungsi konstitusional sebagai anggota dewan.

"Harus ada check and balances untuk meningkatkan kualitas demokrasi," ucapnya.

"Tugasnya yaitu melaksanakan fungsi legislasi, budgetting dan controlling atau pengawasan. Dan semua partai yang ada di DPR menjalankan fungsi konstitusional itu, baik parpol yang mendukung pemerintah maupun parpol yang berada di luar pemerintah," kata Yoga.

Baca juga: Pengamat Sebut PAN Mendekat ke Pemerintah karena Sudah Tak Ada Amien Rais

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com