Tak Terima Dituding PSI Bermain Politik Dua Kaki, Ini Penjelasan PAN

Kompas.com - 27/08/2021, 11:04 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno saat menghadiri acara HUT ke-23 PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (23/8/2021). Dokumentasi/PANKetua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno saat menghadiri acara HUT ke-23 PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (23/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menanggapi pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menuding partainya bermain politik dua kaki.

 

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni menuding PAN kerap bermain politik dua kaki, yaitu saat pengurusnya ada yang menjadi menteri tetapi kader yang lain "menembaki" Presiden Joko Widodo. Viva Yoga pun membantah tudingan itu.

"Terima kasih buat Mas Juli atas imbauan moralnya. Pada masa itu, PAN tidak main politik dua kaki atau tiga kaki," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: PSI Ungkit PAN yang Pernah Main Dua Kaki, Pengurus Jadi Menteri tapi Kader Tembaki Jokowi

Yoga menjelaskan, kondisi yang dimaksud PSI terjadi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres 2019). Ketika itu, kader PAN Asman Abnur diketahui menjabat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Namun, dalam ajang Pilpres 2019 PAN kemudian merapat ke koalisi Prabowo Subiantio dan Sandiaga Uno bersama Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Asman Abnur kemudian mundur dari posisinya sebagai menteri sebagai pertanggungjawaban politik.

"Dalam rangka menegakkan fatsun politik, PAN mengundurkan diri dari kabinet. PAN tetap mengedepankan moral berpolitik dalam sikap dan perilakunya," kata dia.

Baca juga: Setelah PAN Merapat ke Istana...

Yoga melanjutkan, kritik PAN terhadap pemerintah sebenarnya hal yang biasa dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Sebab, ia berpandangan bahwa dalam jalannya pemerintahan harus tetap ada fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini juga dilakukan PAN di parlemen.

Ia menjelaskan, PAN mengkritisi pemerintah di DPR dalam rangka melaksanakan fungsi konstitusional sebagai anggota dewan.

"Harus ada check and balances untuk meningkatkan kualitas demokrasi," ucapnya.

"Tugasnya yaitu melaksanakan fungsi legislasi, budgetting dan controlling atau pengawasan. Dan semua partai yang ada di DPR menjalankan fungsi konstitusional itu, baik parpol yang mendukung pemerintah maupun parpol yang berada di luar pemerintah," kata Yoga.

Baca juga: Pengamat Sebut PAN Mendekat ke Pemerintah karena Sudah Tak Ada Amien Rais

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Badan Geologi Masih Cari Data untuk Ketahui Penyebab Pasti Erupsi Gunung Semeru

Badan Geologi Masih Cari Data untuk Ketahui Penyebab Pasti Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima PT PAL, Prabowo: Pertahanan Tak Boleh Diabaikan

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima PT PAL, Prabowo: Pertahanan Tak Boleh Diabaikan

Nasional
Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Risma Ingin Pastikan Dapur Umum Penuhi Kebutuhan Pengungsi

Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Risma Ingin Pastikan Dapur Umum Penuhi Kebutuhan Pengungsi

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 3.565

UPDATE 5 Desember: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 3.565

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.867 Usai Bertambah 4

UPDATE 5 Desember: Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.867 Usai Bertambah 4

Nasional
UPDATE 5 Desember: Sebaran 196 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 5 Desember: Sebaran 196 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 7.526 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 7.526 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Desember: Bertambah 298, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.106.292

UPDATE 5 Desember: Bertambah 298, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.106.292

Nasional
UPDATE 5 Desember 2021: Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 196

UPDATE 5 Desember 2021: Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 196

Nasional
Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

Nasional
Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

Nasional
BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

Nasional
Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

Nasional
Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

Nasional
Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.