Tak Terima Dituding PSI Bermain Politik Dua Kaki, Ini Penjelasan PAN

Kompas.com - 27/08/2021, 11:04 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno saat menghadiri acara HUT ke-23 PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (23/8/2021). Dokumentasi/PANKetua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno saat menghadiri acara HUT ke-23 PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (23/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menanggapi pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menuding partainya bermain politik dua kaki.

 

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni menuding PAN kerap bermain politik dua kaki, yaitu saat pengurusnya ada yang menjadi menteri tetapi kader yang lain "menembaki" Presiden Joko Widodo. Viva Yoga pun membantah tudingan itu.

"Terima kasih buat Mas Juli atas imbauan moralnya. Pada masa itu, PAN tidak main politik dua kaki atau tiga kaki," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: PSI Ungkit PAN yang Pernah Main Dua Kaki, Pengurus Jadi Menteri tapi Kader Tembaki Jokowi

Yoga menjelaskan, kondisi yang dimaksud PSI terjadi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres 2019). Ketika itu, kader PAN Asman Abnur diketahui menjabat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Namun, dalam ajang Pilpres 2019 PAN kemudian merapat ke koalisi Prabowo Subiantio dan Sandiaga Uno bersama Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat.

Asman Abnur kemudian mundur dari posisinya sebagai menteri sebagai pertanggungjawaban politik.

"Dalam rangka menegakkan fatsun politik, PAN mengundurkan diri dari kabinet. PAN tetap mengedepankan moral berpolitik dalam sikap dan perilakunya," kata dia.

Baca juga: Setelah PAN Merapat ke Istana...

Yoga melanjutkan, kritik PAN terhadap pemerintah sebenarnya hal yang biasa dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Sebab, ia berpandangan bahwa dalam jalannya pemerintahan harus tetap ada fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini juga dilakukan PAN di parlemen.

Ia menjelaskan, PAN mengkritisi pemerintah di DPR dalam rangka melaksanakan fungsi konstitusional sebagai anggota dewan.

"Harus ada check and balances untuk meningkatkan kualitas demokrasi," ucapnya.

"Tugasnya yaitu melaksanakan fungsi legislasi, budgetting dan controlling atau pengawasan. Dan semua partai yang ada di DPR menjalankan fungsi konstitusional itu, baik parpol yang mendukung pemerintah maupun parpol yang berada di luar pemerintah," kata Yoga.

Baca juga: Pengamat Sebut PAN Mendekat ke Pemerintah karena Sudah Tak Ada Amien Rais

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima Andika: Kami Ingin Keadilan

Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima Andika: Kami Ingin Keadilan

Nasional
TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Nasional
Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

Nasional
Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Nasional
Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

Nasional
Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Nasional
Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
Politik ala Anies dan Giring, Saling Sindir dan Saling Untung

Politik ala Anies dan Giring, Saling Sindir dan Saling Untung

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

Nasional
Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

Nasional
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.