Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga untuk Pejabat, Dinilai Tak Etis dan Tuai Polemik...

Kompas.com - 26/08/2021, 10:01 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Haryanti Puspa Sari,
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Aliyah Mustika Ilham mempertanyakan kabar adanya sejumlah pejabat negara yang mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster.

Pertanyaan tersebut disampaikan langsung oleh Aliyah kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPR pada Rabu (25/8/2021).

Aliyah mendengar kabar tersebut setelah LaporCovid-19 mempermasalahkan pemberitaan yang menyatakan sejumlah pejabat negara telah mendapatkan booster. 

"Menurut temuan LaporCovid-19, diduga Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Gubernur Kaltim sudah menerima vaksin ketiga atau vaksin booster yang jenis Moderna. Hal itu terungkap dari obrolan Bapak Presiden dengan sejumlah pejabat yang terdengar dalam rekaman video kunjungan ke Kaltim Selasa 24 Agustus yang lalu," kata Aliyah dalam rapat yang dipantau secara virtual.

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Vaksinasi Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Ia pun mempertanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Menkes Budi Gunadi. Menurut dia, apabila informasi itu benar adanya, maka pemerintah dipandang belum memiliki ketegasan mengawasi distribusi vaksin hingga daerah.

"Untuk itu perlu adanya penguatan pengawasan dan pemerintah daerah juga memperbaiki mekanisme dan sasaran vaksinasi," ujarnya.

Aliyah juga mempertanyakan sikap pejabat pemerintah yang dinilainya terburu-buru untuk mendapatkan vaksin tambahan. Padahal, vaksin dosis ketiga masih diprioritaskan kepada tenaga kesehatan.

"Vaksin Moderna diperlukan untuk para nakes. Tapi menariknya, pejabat kok buru-buru ya menggunakan vaksin booster tersebut, khususnya Moderna," tutur Aliyah.

Baca juga: Menkes: 34 Persen Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga

Lebih lanjut, Aliyah mengingatkan kembali kepada para pejabat pemerintah agar memiliki sense of crisis dan empati yang tinggi kepada masyarakat serta para tenaga kesehatan.

Terkait pertanyaan itu, Menkes tidak menjawab dengan tegas terkait dugaan pejabat negara telah menerima booster atau dosis ketiga.

Budi Gunadi justru menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris terkait rencana pemerintah hendak memberikan booster untuk masyarakat umum.

"Rencananya kapan pemerintah akan melakukan suntik ketiga? Kalau kita semakin cepat, kita harapkan mungkin di Januari sudah bisa selesai semua. Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga," kata Budi Gunadi.

Baca juga: Menkes Harap Masyarakat Bisa Dapatkan Booster Vaksin Covid-19 Awal 2022, asalkan...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com