Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi dan Parpol Koalisi Juga Bahas Otonomi Daerah yang Dinilai Tak Efektif

Kompas.com - 26/08/2021, 06:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para petinggi partai koalisi pada Rabu (25/8/201) salah satunya membahas evaluasi sistem otonomi daerah.

Pasalnya, sistem otonomi daerah yang berlaku saat ini dirasakan kurang efektif untuk pengambilan keputusan seperti di masa darurat pandemi Covid-19.

"Yang keempat, dibahas mengenai ketatanegaraan otonomi daerah dan sistem pemerintahan sebagai akibat dari dampak Covid-19. Di mana dibutuhkan sekali kecepatan dalam mengambil keputusan," ujar Johnny saat memberikan keterangan pers yang ditayangkan KompasTV, Rabu malam.

Baca juga: Parpol Koalisi Tegaskan Dukungan kepada Presiden Jokowi

"Dibutuhkan evaluasi menyeluruh agar Indonesia di dalam tata kelola pemerintahan pusat, pemerintah daerah dan sistem pemerintahan nasional itu dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat," lanjutnya.

Menurut Johnny, hasil evaluasi saat ini, otonomi daerah dan sistem aturan perundangan di Indonesia cukup menyulitkan dalam mengambil keputusan.

Hal ini merupakan kendala yang disebutnya harus diatasi.

"Sehingga setelah 23 tahun otonomi daerah di terapkan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar kita mempunyai sistem desentralisasi kekuasaan yang lebih efektif," tutur Johnny.

"Dan lebih cocok di dalam pengambilan keputusan yang cepat khususnya pada situasi-situasi kedaruratan seperti ini (pandemi Covid-19). Kita perlu mereview secara menyeluruh," tambahnya.

Selain otonomi daerah, kata Johnny, ada empat topik lain yang dibahas oleh Jokowi dan para petinggi partai koalisi saat pertemuan di Istana Negara pada Rabu sore.

Empat topik itu adalah penanganan pandemi Covid-19, perekonomian nasional, strategi ekonomi dan bisnis negara dan ibu kota negara.

Adapun peserta pertemuan pada Rabu sore yakni Presiden Joko Widodo beserta tujuh ketua umum dan tujuh sekjen parpol.

Baca juga: Bertemu Petinggi Parpol Koalisi, Jokowi Pastikan Rencana Pindah Ibu Kota Tetap Jalan

Mereka adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua umum Nasdem Surya Paloh didampingi Sekjen Nasdem Johnny G Plate, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Golkar Lodewijck Paulus.

Kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Umum PPP Bapak Suharso Monoarfa didampingi Sekjen PPP Arwani Thomafi.

"Dan yang ketujuh sahabat baru koalisi Ketua Umum PAN Bapak Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Bapak Eddy Soeparno," tambah Johnny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com