Sekjen Parpol Koalisi Pemerintahan Bertemu, Bahas RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas hingga Silaturahmi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Johnny G Plate membenarkan ada pertemuan Sekretaris Jenderal dari partai politik koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada Rabu (23/6/2021).

Menurut dia, pertemuan itu berisi diskusi ringan dan bertujuan untuk mempertegas dukungan kepada pemerintah.

"Diskusi ringan saja, namun secara umum mempertegas dukungan kepada pemerintah menangani pandemi Covid-19," kata Plate seperti dikutip dari Antara, Jumat (25/6/2021).

Kemudian, Plate menjelaskan bahwa pertemuan itu juga membahas mengenai isu-isu strategis lain seperti perekonomian dan keuangan negara.

Tak hanya itu, tambah dia, diskusi juga membicarakan terkait rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

"Kami juga membahas soal sejumlah rancangan undang-undang yang telah masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas di DPR," jelasnya.

Baca juga: Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Menteri Komunikasi dan Informatika itu tak memberi jawaban ketika ditanya apakah pertemuan tersebut membahas soal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Namun, ia hanya mengungkap siapa saja Sekjen yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Sekjen Partai Bulan Bintan (PBB) Afriansyah Noor, mantan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, dan mantan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.

Plate mengatakan, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan Sekjen Hanura Gede Pasek Suardika tak hadir dalam pertemuan.

Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni menambahkan bahwa pertemuan itu dalam rangka silaturahmi yang lama tertunda.

Ia menegaskan, dalam pertemua itu tidak membahas agenda politik secara spesifik seperti Pilpres 2024 dan penambahan masa jabatan presiden.

Baca juga: Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

"Kangen-kangenan saja plus mengikat komitmen bersama lagi agar partai-partai lebih serius mendukung Pak Jokowi dalam usaha bersama melawan wabah dan dampak ekonomi terhadap rakyat," ungkap dia.