Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: 67,5 Persen Responden Belum Divaksin Covid-19, 56,7 Persen Menolak

Kompas.com - 25/08/2021, 18:20 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait evaluasi publik terhadap kinerja penanganan pandemi, vaksinasi, dan peta elektoral terkini. Survei dilakukan mulai dari 30 Juli-4 Agustus 2021.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari survei tersebut ditemukan 67,5 persen responden belum mendapatkan vaksinasi Covid-19.

"Sebanyak 21,4 persen responden sudah mendapatkan dosis pertama vaksin, dan baru 11,1 persen responden yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap," kata Burhan dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Soal Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidik, Nadiem: Sebentar Lagi Capai 50 Persen

Selain itu, Burhan mengatakan, jumlah responden yang tidak bersedia melakukan vaksinasi masih tinggi yaitu 56,7 persen.

Mereka yang tidak bersedia divaksin memiliki alasan paling banyak karena efek samping dari vaksin Covid-19.

"Sebagian besar takut dengan efek samping, jadi mereka merasa ada efek samping yang tidak aman, jadi tidak soal kehalalan lagi tapi apakah vaksin itu aman atau tidak. Kemudian, mereka merasa tidak perlu divaksin," ujar dia.

Baca juga: Ramai soal Vaksin Covid-19 Disebut Berbahaya, Ini Kata Kemenkes

Terakhir, Burhan mengatakan, survei tersebut menanyakan apakah responden bersedia untuk membeli vaksin Covid-19 dari pemerintah.

Hasilnya, 76,4 persen responden tidak bersedia membeli vaksin Covid-19 atau menolak pelaksanaan vaksinasi berbayar.

"Kalau ada program vaksinasi segmen bayar, ada yang mau bayar, ada yang bisa, mereka yang bersedia jelas kelas menengah ke atas," kata dia.

Baca juga: Menkes Harap Masyarakat Bisa Dapatkan Booster Vaksin Covid-19 Awal 2022, asalkan...

Adapun populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang.

 

Adapun toleransi kesalahan (margin of error--MoE) surve ini lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com