Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BPOM: Regulasi Harus Fleksibel, tapi Keamanan Mutu dan Khasiat Vaksin Tetap Perlu Dijaga

Kompas.com - 25/08/2021, 12:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan, regulasi vaksin Covid-19 seharusnya cukup fleksibel dalam situasi penanganan pandemi.

Adapun regulasi yang fleksibel tersebut, diakuinya terus dijalankan oleh BPOM terutama terkait izin masuknya vaksin dari luar negeri melalui Surat Keterangan Impor (SKI) dan Special Access Scheme (SAS).

"Saya kira, masa-masa pandemi Covid-19 ini membuat kita semua berpikir, regulasi juga harus cukup fleksibel," kata Penny dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (25/8/2021).

Kendati demikian, regulasi yang fleksibel itu bukan berarti membuat BPOM mengesampingkan aspek keamanan, mutu, dan khasiat dari vaksin Covid-19 hingga sampai ke tangan masyarakat.

Ia menegaskan, BPOM tetap mengutamakan mengawal dan menjamin aspek keamanan, mutu dan khasiat setiap vaksin Covid-19 yang tiba di Indonesia.

Baca juga: BPOM Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Sputnik V

"Namun, tetap kami harus memikirkan bahwa aspek keamanan, mutu dan khasiat dari vaksin tetap terjaga sampai di tangan masyarakat," tegasnya.

Terkait izin pemasukan vaksin, kata dia, BPOM telah melakukan berbagai upaya melalui SKI dan SAS selama periode November 2020 hingga 23 Agustus 2021.

Ia mengungkapkan, BPOM telah memberikan izin masuk vaksin Sinovac hingga 23 Agustus 2021.

"Sudah ada sejumlah 144,7 juta dosis box Sinovac dan 57,9 juta vaksin jadi," ucapnya.

Dalam izin pemasukan vaksin itu, BPOM bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Lembaga National Single Window Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan.

Menurut dia, izin pemasukan vaksin tersebut merupakan salah satu upaya BPOM dalam mempercepat program vaksinasi Covid-19 yang digencarkan pemerintah guna mencapai herd immunity.

"Pada intinya, BPOM terus mendorong, memfasilitasi, mencari inovasi-inovasi percepatan bagaimana vaksin ini bisa segera mendapatkan emergency use authorization dan juga pemasukannya bisa dipercepat, apakah itu menggunakan SKI maupun dengan SAS," ungkapnya.

Baca juga: BPOM Telah Terbitkan Izin Penggunaan Darurat untuk 7 Vaksin Covid-19

Lebih lanjut, Penny juga menginformasikan bahwa pihaknya sejak Januari 2021 hingga saat ini telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) terhadap tujuh jenis vaksin Covid-19.

Terkini, BPOM menerbitkan EUA terhadap vaksin Sputnik V asal Rusia. Izin tersebut baru saja terbit hari ini.

"Setiap proses pemberian EUA masing-masing vaksin mempunyai prosesnya tersendiri, dinamikanya tersendiri. Dan Alhamdulillah pada saat ini sudah ada 7 jenis vaksin yang kami berikan Emergency Use Authorization," ujarnya.

"Tujuh vaksin ini adalah Vaksin Sinovac, Vaksin Covid-19 PT Bio Farma, Vaksin AstraZeneca, Vaksin Sinopharm, Vaksin Moderna, Vaksin Pfizer, dan Vaksin Sputnik V," tambah Penny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com