Ketua MPR: Keputusan Amendemen UUD 1945 Bergantung pada Dinamika Politik

Kompas.com - 18/08/2021, 21:17 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Konstitusi dan Ulang Tahun ke-76 MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/8/2021). Ketua MPR berharap Hari Konstitusi diperingati oleh seluruh elemen bangsa dalam satu rangkaian dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoKetua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Konstitusi dan Ulang Tahun ke-76 MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/8/2021). Ketua MPR berharap Hari Konstitusi diperingati oleh seluruh elemen bangsa dalam satu rangkaian dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bergantung pada dinamika politik dan sikap para pimpinan parpol.

Wacana amendemen konstitusi itu terkait dengan pengembalian kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara.

Hal ini disampaikan Bambang seusai menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-76 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/8/2021).

"Apakah akan dilakukan amendemen terbatas, ini tergantung dinamika politik dan stakeholder di gedung parlemen ini yaitu Pimpinan partai politik, lalu para cendekiawan, akademisi, dan praktisi yang dapat mewujudkan ini semua," kata Bambang, dikutip dari Antara, Rabu.

Baca juga: Soal Kewenangan Tetapkan Haluan Negara, Ketua MPR: Agar Ada Arah yang Jelas

Bambang mengatakan, saat baru menjadi Ketua MPR, para pimpinan parpol banyak memberikan masukan mengenai wacana amendemen.

"Banyak masukan yang kami terima, ada yang khawatir, setengah khawatir, dan ada yang mengatakan harus dilakukan amendemen terbatas. Karena itu masih situasional dan belum seragam," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bambang menyebutkan, banyak pihak ingin agar MPR menyikapi berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang, yaitu mendorong lembaga itu kembali memiliki wewenang menetapkan haluan negara.

Ia menjelaskan, selama ini Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) hanya diatur dalam undang-undang. Sedangkan, MPR periode 2014-2019 mendorong agar PPHN memiliki payung hukum lebih kuat melalui Ketetapan MPR.

"Payung hukum PPHN melalui Tap MPR RI itu agar semua patuh dan tidak bisa 'ditorpedo' oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)," tutur dia.

Baca juga: PPP Ingin Proses Amendemen UUD 1945 Tidak Tergesa-gesa

Bambang mengeklaim, banyak pihak menginginkan agar MPR berwenang menetapkan haluan negara sebagai arah bangsa dalam jangka panjang.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, Baru 2 yang Teridentifikasi

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, Baru 2 yang Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Sebut Penerbangan Masih Beroperasi Normal

Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Sebut Penerbangan Masih Beroperasi Normal

Nasional
PVMBG: Gunung Semeru Masih Level Waspada meskipun Aktivitasnya Meningkat

PVMBG: Gunung Semeru Masih Level Waspada meskipun Aktivitasnya Meningkat

Nasional
Orangtua Diminta Mengantar Anak Remajanya Ikuti Vaksinasi Covid-19

Orangtua Diminta Mengantar Anak Remajanya Ikuti Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: 4,25 Juta Kasus Covid-19, Capaian Vaksinasi Dosis Kedua Sudah 47,49 Persen

UPDATE: 4,25 Juta Kasus Covid-19, Capaian Vaksinasi Dosis Kedua Sudah 47,49 Persen

Nasional
Minta Pemerintah Gerak Cepat Respons Dampak Erupsi Semeru, Pimpinan DPR: Segera Buat Posko Darurat

Minta Pemerintah Gerak Cepat Respons Dampak Erupsi Semeru, Pimpinan DPR: Segera Buat Posko Darurat

Nasional
Pemda Diminta Segera Kaji Meletusnya Semeru untuk Tentukan Status Darurat

Pemda Diminta Segera Kaji Meletusnya Semeru untuk Tentukan Status Darurat

Nasional
Kepala BNPB ke Lumajang Minggu Pagi Tinjau Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Kepala BNPB ke Lumajang Minggu Pagi Tinjau Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Evakuasi Pengungsi Semeru Terhambat Debu Tebal, Kendaraan 4X4 Susah Bergerak

Evakuasi Pengungsi Semeru Terhambat Debu Tebal, Kendaraan 4X4 Susah Bergerak

Nasional
Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Nasional
Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Nasional
Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Nasional
Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.