Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Jokowi Bilang Tidak Antikritik, tetapi Biarkan Mural Dihapus

Kompas.com - 18/08/2021, 16:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Benny K Harman mengkritik penghapusan mural yang diduga bergambar Presiden Jokowi di sejumlah daerah oleh aparat keamanan. Ia menilai hal itu merupakan bentuk pemberangusan kritik terhadap pemerintah.

Benny mengatakan, aparatur pemerintah tidak menjalankan pidato Jokowi yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8/2021), bahwa kritik sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ini bukti, pidato Presiden Jokowi di sidang Tahunan bahwa pemerintah tidak antikritik, tidak dilaksanakan oleh aparatur negara di bawahnya," kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/8/2021).

Baca juga: Pembuat Mural 404: Not Found Diburu, Polisi Dipertanyakan karena Obyek Tidak Jelas

Anggota Komisi III itu mengingatkan, sebelum pidato dalam Sidang Tahunan itu, Presiden Jokowi kerap menyebut pemerintah tidak anti terhadap kritik.

Namun, pada kenyataannya, justru Presiden Jokowi membiarkan aparat keamanan menghapus mural yang berisi kritik.

"Di satu sisi, Jokowi bilang tidak anti-kritik, tapi di sisi lain dia perintahkan atau membiarkan aparat keamanan menghapus mural itu," ujarnya.

Benny menyayangkan sikap aparat yang menunjukkan representasi pemerintah masih anti-kritik. Seharusnya, mural diterima oleh pemerintah sebagai masukan dan tidak perlu dihapus.

"Pemerintah juga harusnya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah membuatnya," tutur dia.

Mural yang diduga gambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sebuah dinding di kawasan Batujaya, Batuceper, Kota Tangerang.(istimewa) Mural yang diduga gambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sebuah dinding di kawasan Batujaya, Batuceper, Kota Tangerang.

Benny berpandangan, keberadaan mural menjadi tanda masyarakat masih mengawasi jalannya pemerintahan melalui kritik.

Oleh karena itu, Benny tidak setuju dengan upaya aparat keamanan menghapus mural bahkan memburu pembuatnya.

Ia meminta, Presiden Jokowi segera memerintahkan aparat untuk tidak memburu pembuat mural kritikan tersebut dan tidak lagi menghapus mural bernada kritik.

"Presiden harus perintahkan bawahannya untuk tidak memburu pembuat mural tersebut. Bukan malah menghapus dan mengejar pelakunya," ucap Benny.

Baca juga: Komnas HAM Nilai Aparat Terlalu Reaktif Hapus dan Cari Pembuat Mural

Sebelumnya, mural yang diduga gambar wajah Presiden Jokowi bertuliskan "404 Not Found" ramai dibicarakan publik.

Mural itu kemudian menjadi polemik lantaran aparat kepolisian dan TNI menghapus salah satu bagian dari karya seni dan ekspresi masyarakat tersebut.

Aparat menimpa mural itu dengan menggunakan cat warna hitam karena dinilai melecehkan presiden.

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidato Sidang Tahunan MPR mengakui bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini banyak kritikan yang dialamatkan kepada pemerintah.

"Saya menyadari, begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan," ujar Jokowi dalam pidatonya, Senin.

Baca juga: Komnas HAM: Penghapusan Mural Berpotensi Langgar Hak Asasi

Jokowi mengatakan, kritik yang membangun sangat penting bagi berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah selalu menjawab seluruh kritikan itu dengan memenuhi tanggung jawab sesuai harapan rakyat.

"Terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com