Politisi Demokrat: Jokowi Bilang Tidak Antikritik, tetapi Biarkan Mural Dihapus

Kompas.com - 18/08/2021, 16:33 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Benny K Harman mengkritik penghapusan mural yang diduga bergambar Presiden Jokowi di sejumlah daerah oleh aparat keamanan. Ia menilai hal itu merupakan bentuk pemberangusan kritik terhadap pemerintah.

Benny mengatakan, aparatur pemerintah tidak menjalankan pidato Jokowi yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8/2021), bahwa kritik sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ini bukti, pidato Presiden Jokowi di sidang Tahunan bahwa pemerintah tidak antikritik, tidak dilaksanakan oleh aparatur negara di bawahnya," kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/8/2021).

Baca juga: Pembuat Mural 404: Not Found Diburu, Polisi Dipertanyakan karena Obyek Tidak Jelas

Anggota Komisi III itu mengingatkan, sebelum pidato dalam Sidang Tahunan itu, Presiden Jokowi kerap menyebut pemerintah tidak anti terhadap kritik.

Namun, pada kenyataannya, justru Presiden Jokowi membiarkan aparat keamanan menghapus mural yang berisi kritik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Di satu sisi, Jokowi bilang tidak anti-kritik, tapi di sisi lain dia perintahkan atau membiarkan aparat keamanan menghapus mural itu," ujarnya.

Benny menyayangkan sikap aparat yang menunjukkan representasi pemerintah masih anti-kritik. Seharusnya, mural diterima oleh pemerintah sebagai masukan dan tidak perlu dihapus.

"Pemerintah juga harusnya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah membuatnya," tutur dia.

Mural yang diduga gambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sebuah dinding di kawasan Batujaya, Batuceper, Kota Tangerang.(istimewa) Mural yang diduga gambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sebuah dinding di kawasan Batujaya, Batuceper, Kota Tangerang.

Benny berpandangan, keberadaan mural menjadi tanda masyarakat masih mengawasi jalannya pemerintahan melalui kritik.

Oleh karena itu, Benny tidak setuju dengan upaya aparat keamanan menghapus mural bahkan memburu pembuatnya.

Ia meminta, Presiden Jokowi segera memerintahkan aparat untuk tidak memburu pembuat mural kritikan tersebut dan tidak lagi menghapus mural bernada kritik.

"Presiden harus perintahkan bawahannya untuk tidak memburu pembuat mural tersebut. Bukan malah menghapus dan mengejar pelakunya," ucap Benny.

Baca juga: Komnas HAM Nilai Aparat Terlalu Reaktif Hapus dan Cari Pembuat Mural

Sebelumnya, mural yang diduga gambar wajah Presiden Jokowi bertuliskan "404 Not Found" ramai dibicarakan publik.

Mural itu kemudian menjadi polemik lantaran aparat kepolisian dan TNI menghapus salah satu bagian dari karya seni dan ekspresi masyarakat tersebut.

Aparat menimpa mural itu dengan menggunakan cat warna hitam karena dinilai melecehkan presiden.

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidato Sidang Tahunan MPR mengakui bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini banyak kritikan yang dialamatkan kepada pemerintah.

"Saya menyadari, begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan," ujar Jokowi dalam pidatonya, Senin.

Baca juga: Komnas HAM: Penghapusan Mural Berpotensi Langgar Hak Asasi

Jokowi mengatakan, kritik yang membangun sangat penting bagi berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah selalu menjawab seluruh kritikan itu dengan memenuhi tanggung jawab sesuai harapan rakyat.

"Terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Nasional
Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Nasional
Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Nasional
Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Nasional
2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

Nasional
Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

Nasional
Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Nasional
Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Nasional
Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Nasional
Luhut: 4 Provinsi di Jawa-Bali Catat Nol Kematian akibat Covid-19

Luhut: 4 Provinsi di Jawa-Bali Catat Nol Kematian akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.