Politisi Demokrat: Jokowi Bilang Tidak Antikritik, tetapi Biarkan Mural Dihapus

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Benny K Harman mengkritik penghapusan mural yang diduga bergambar Presiden Jokowi di sejumlah daerah oleh aparat keamanan. Ia menilai hal itu merupakan bentuk pemberangusan kritik terhadap pemerintah.

Benny mengatakan, aparatur pemerintah tidak menjalankan pidato Jokowi yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8/2021), bahwa kritik sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ini bukti, pidato Presiden Jokowi di sidang Tahunan bahwa pemerintah tidak antikritik, tidak dilaksanakan oleh aparatur negara di bawahnya," kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/8/2021).

Anggota Komisi III itu mengingatkan, sebelum pidato dalam Sidang Tahunan itu, Presiden Jokowi kerap menyebut pemerintah tidak anti terhadap kritik.

Namun, pada kenyataannya, justru Presiden Jokowi membiarkan aparat keamanan menghapus mural yang berisi kritik.

"Di satu sisi, Jokowi bilang tidak anti-kritik, tapi di sisi lain dia perintahkan atau membiarkan aparat keamanan menghapus mural itu," ujarnya.

Benny menyayangkan sikap aparat yang menunjukkan representasi pemerintah masih anti-kritik. Seharusnya, mural diterima oleh pemerintah sebagai masukan dan tidak perlu dihapus.

"Pemerintah juga harusnya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah membuatnya," tutur dia.

Benny berpandangan, keberadaan mural menjadi tanda masyarakat masih mengawasi jalannya pemerintahan melalui kritik.

Oleh karena itu, Benny tidak setuju dengan upaya aparat keamanan menghapus mural bahkan memburu pembuatnya.

Ia meminta, Presiden Jokowi segera memerintahkan aparat untuk tidak memburu pembuat mural kritikan tersebut dan tidak lagi menghapus mural bernada kritik.

"Presiden harus perintahkan bawahannya untuk tidak memburu pembuat mural tersebut. Bukan malah menghapus dan mengejar pelakunya," ucap Benny.

Sebelumnya, mural yang diduga gambar wajah Presiden Jokowi bertuliskan "404 Not Found" ramai dibicarakan publik.

Mural itu kemudian menjadi polemik lantaran aparat kepolisian dan TNI menghapus salah satu bagian dari karya seni dan ekspresi masyarakat tersebut.

Aparat menimpa mural itu dengan menggunakan cat warna hitam karena dinilai melecehkan presiden.

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidato Sidang Tahunan MPR mengakui bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini banyak kritikan yang dialamatkan kepada pemerintah.

"Saya menyadari, begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan," ujar Jokowi dalam pidatonya, Senin.

Jokowi mengatakan, kritik yang membangun sangat penting bagi berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah selalu menjawab seluruh kritikan itu dengan memenuhi tanggung jawab sesuai harapan rakyat.

"Terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi," ucap dia.