Kompas.com - 16/08/2021, 20:12 WIB
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers perkembangan penanganan kasus terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK, Selasa (8/6/2021) Dokumentasi Komnas HAMKomisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers perkembangan penanganan kasus terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK, Selasa (8/6/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, telah terjadi pelanggaran kode etik oleh asesor tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, peserta atau pegawai KPK tidak diberikan penjelasan dan bukti soal sertifikasi asesor dalam pelaksanaan asesmen.

“Penyelenggara asesmen TWK bertindak kurang hati-hati dan cermat dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku dan terjadi pelanggaran kode etik asesor,” ujar Anam, dalam konferensi pers secara daring yang ditayangkan melalui YouTube Humas Komnas HAM RI, Senin (16/8/2021).

Baca juga: Kebijakan soal TWK Dinilai Timbulkan Ketidakpastian Hukum dan Ketidakadilan bagi Pegawai KPK

Selain itu, Anam menuturkan, Komnas HAM menemukan fakta bahwa asesor mengarahkan atau memaksakan pandangan tertentu terhadap peserta asesmen. Kemudian, asesor juga melakukan tindakan intimidatif dengan menggebrak meja.

“Juga terdapat pelecehan pada perempuan," kata Anam.

Dengan berbagai tindakan itu, Komnas HAM menyimpulkan bahwa asesor tidak memiliki kredibilitas sesuai peraturan hukum dan kode etik yang berlaku.

Berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat 11 bentuk dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK, yakni hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminatif (ras dan etnis) hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kemudian, pelanggaran hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi publik, hak atas privasi, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak atas kebebasan berpendapat.

Berdasarkan temuan dan analisis atas fakta peristiwa tersebut, Komnas HAM akan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Komnas HAM: Diduga TWK Jadi Upaya Singkirkan Pegawai KPK Tertentu dengan Stigma Taliban

 

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan selaku pejabat pembina kepegawaian tertinggi direkomendasikan untuk mengambil alih seluruh proses TWK Pegawai KPK.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Nasional
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Nasional
Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Nasional
Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Nasional
KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

Nasional
Realisasi Anggaran Kemensos Capai Rp 105,30 Triliun di 2021

Realisasi Anggaran Kemensos Capai Rp 105,30 Triliun di 2021

Nasional
Teka-teki Pelat Mobil Mirip Polisi yang Diduga Milik Arteria Dahlan dan Anggota DPR Lainnya

Teka-teki Pelat Mobil Mirip Polisi yang Diduga Milik Arteria Dahlan dan Anggota DPR Lainnya

Nasional
Mengenal Radar GCI, Alutsista Pencegat Pesawat Musuh Buatan Indonesia

Mengenal Radar GCI, Alutsista Pencegat Pesawat Musuh Buatan Indonesia

Nasional
Jokowi: Sudah 301 Juta Vaksin Disuntikkan, Vaksinasi Dosis Pertama Capai 85 Persen

Jokowi: Sudah 301 Juta Vaksin Disuntikkan, Vaksinasi Dosis Pertama Capai 85 Persen

Nasional
Komnas KIPI Tunggu Hasil Investigasi soal Murid PAUD Meninggal Usai Divaksin

Komnas KIPI Tunggu Hasil Investigasi soal Murid PAUD Meninggal Usai Divaksin

Nasional
Pimpinan MKD Imbau Arteria Gunakan Pelat Khusus Anggota DPR, Bukan Pelat Polisi

Pimpinan MKD Imbau Arteria Gunakan Pelat Khusus Anggota DPR, Bukan Pelat Polisi

Nasional
Bupati Langkat Jadi Tersangka Korupsi, Golkar Serahkan Proses Hukum ke KPK

Bupati Langkat Jadi Tersangka Korupsi, Golkar Serahkan Proses Hukum ke KPK

Nasional
Buron 16 Tahun, Terpidana Korupsi Bank Mandiri Ditangkap Kejagung

Buron 16 Tahun, Terpidana Korupsi Bank Mandiri Ditangkap Kejagung

Nasional
KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.