Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Mural Tuai Polemik, Mengapa Dihapus jika Jokowi Tidak Merasa Terganggu?

Kompas.com - 16/08/2021, 12:48 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mural yang diduga gambar wajah Presiden Joko Widodo alias Jokowi bertuliskan "404 Not Found" sempat ramai dibahas oleh warganet di Twitter.

Pembahasan tentang mural itu pun menjadi trending topic di Twitter dengan tagar #Jokowi404NotFound pada 14 Agustus 2021.

Mural yang terletak di daerah Batu Ceper, Kota Tangerang, itu pun kemudian menjadi polemik.

Permasalahan bermula saat aparat kepolisian dan TNI menghapus mural tersebut dengan menimpanya menggunakan cat warna hitam karena dinilai melecehkan presiden.

"Tetap diselidiki itu perbuatan siapa. Karena bagaimanapun itu kan lambang negara, harus dihormati," kata Kasubbag Humas Polres Tangerang Kota, Kompol Abdul Rachim, saat dihubungi wartawan, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: Polisi Periksa Dua Saksi Terkait Mural Diduga Wajah Jokowi di Batujaya Tangerang

Polisi juga kemudian mencari pelaku pembuatan mural tersebut.

Hingga kini, dua orang telah diperiksa untuk dimintai keterangannya soal pembuatan mural tersebut.

Mengapa dihapus jika Presiden Jokowi tidak merasa terganggu?

Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, mempertanyakan mengapa pemerintah dan aparat harus menghapus mural tersebut jika Presiden Jokowi sendiri tidak merasa tidak terganggu dengan keberadaan mural itu.

"Kalau presiden kemudian enggak merasa itu mengganggu, lalu kenapa kemudian dihapus? Kan itu pertanyaannya," ujar Ubedilah seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (16/8/2021).

Ubedilah juga mempertanyakan mengapa pelaku pembuatan mural harus dicari oleh aparat kepolisian.

"Lalu kenapa juga harus dikejar mereka yang membuat?" kata Ubedilah.

Baca juga: Mural Pemprov DKI Jakarta di Cilandak Timur Dirusak Oknum Tak Bertanggung Jawab

Ubedillah menilai ada kejanggalan kenapa pemerintah pusat harus turun tangan menangani permasalah mural tersebut. Pahadal seharusnya hal itu ditangani oleh pemerintah daerah setempat.

"Perda itu dan dari pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah saya, sampai saat ini tidak mendengar suaranya untuk bersikap dalam soal mural. Itu kan aneh, tiba-tiba langsung ditangani oleh pusat. Berarti itu kan ada sesuatu," katanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com