Salin Artikel

Kepala BP2MI: Negara Harus Menghargai Peran Pekerja Migran Indonesia

KOMPAS.com – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, sebagai negara besar, Indonesia harus menghargai pahlawan devisa, yakni Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Atas dasar itu, BP2MI menjalin kerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) untuk menghadirkan beberapa program yang akan memudahkan PMI.

“Pertama, program kredit tanpa agunan (KTA) dengan bunga pinjaman hanya 11 persen. Kedua, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan sebesar 6 persen,” kata Benny dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (15/8/2021).

Dengan kedua program inisiatif tersebut, PMI bisa semakin terbantu karena tidak lagi harus berhubungan dengan rentenir yang menawarkan bunga pinjaman besar.

Pada dasarnya, negara sudah memperjuangkan pelindungan dan penempatan PMI dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 30 yang menyatakan bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan.

“Namun, pasal tersebut tidak merinci cukup jelas terkait biaya penempatan. Padahal, dalam praktiknya, tidak jelas siapa yang harus dibebaskan dan negara mana yang bebas penempatan. Oleh karena itu, kami akan perjelas dengan berbagai kebijakan baru BP2MI, termasuk program Pembebasan Biaya Penempatan,” jelas Benny.

Sebagai perhitungan, bila 270.000 PMI diberangkatkan setiap tahun, terdapat biaya moderat Rp 30 juta per PMI yang harus BP2MI siapkan. Dengan perhitungan tersebut, dibutuhkan biaya sebanyak Rp 8,7 triliun per tahun.

“Sanggupkah BP2MI melakukan hal tersebut? Padahal, untuk menambah anggaran lembaga saja, belum memungkinkan. Bahkan, BP2MI dikenal sebagai badan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkecil di antara kementerian atau lembaga negara,” kata Benny.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihak BP2MI mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam pengadaan kredit pinjaman yang ringan bagi PMI.

“Terima kasih kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang hadir dan telah memberikan dukungan melalui BUMN dalam pembiayaan lewat BNI serta asuransi melalui Jasindo,” ujar Benny.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa ia telah menugaskan BUMN untuk menciptakan ekosistem dengan mendukung tugas-tugas BP2MI demi melindungi PMI.

Sebagai informasi, saat ini sudah terdapat 480 PMI se-Indonesia yang mendaftar untuk dibiayai oleh KTA BNI.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/15/12080051/kepala-bp2mi--negara-harus-menghargai-peran-pekerja-migran-indonesia-

Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke