Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidak ke Tambora, Menko PMK Minta Beras Bansos Tidak Layak Harus Segera Diganti

Kompas.com - 11/08/2021, 11:40 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Selasa (10/8/2021).

Sidak itu dilakukan untuk menindaklanjuti temuan beras bantuan sosial yang kurang layak konsumsi.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir mendapatkan laporan dari Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan pihak PT Pos bahwa beras bermasalah tersebut disebabkan terkena air hujan saat dalam penyimpanan. Ia pun meminta agar hal serupa tak terulang lagi.

"Yang penting setiap ada kasus bisa direspons dengan cepat dan diganti. Mereka yang mendapatkan beras tidak layak harus segera diganti," kata Muhadjir dalam keterangannya, Rabu (11/8/2021).

Berdasarkan laporan, saat ini Perum Bulog dan PT Pos sudah mengganti beras-beras tak layak konsumsi itu dengan beras yang baru.

Baca juga: Beras Bansos Mirip Gumpalan Batu di Pandeglang, Menko PMK: Sudah Ditarik

Menurut Muhadjir, sebetulnya pasokan beras untuk warga kualitasnya sudah baik. Namun, masalah-masalah pada beras bansos itu muncul dalam masa penyimpanan dan pengangkutan kepada warga.

"Mungkin karena kena hujan. Atau truknya (saat menyalurkan) tidak bersih-bersih amat. Itu bisa saja terjadi," ujarnya.

Dia pun mengingatkan, agar pihak-pihak terkait lebih berhati-hati ketika melakukan penyimpanan dan penyaluran beras kepada warga.

Selain itu, jika ditemukan masalah pada beras yang diterima warga, harus segera diganti dengan beras yang layak.

Dalam kunjungannya ke Tambora, Muhadjir sekaligus menyempatkan berkeliling menemui warga untuk menanyakan bantuan sosial dari pemerintah yang diterima.

Muhadjir menemukan satu keluarga yang belum menerima skema bantuan sosial dari pemerintah.

Dia langsung mencatat nama-nama dan NIK mereka dan akan menindaklanjuti temuannya kepada Kementerian Sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com