Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beras Bansos Mirip Gumpalan Batu di Pandeglang, Menko PMK: Sudah Ditarik

Kompas.com - 07/08/2021, 08:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kooridnator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, stok beras bantuan sosial di Pandeglang yang disebut mirip gumpalan batu telah ditarik dan diganti dengan beras baru yang layak konsumsi.

Hal itu disampaikan Muhadjir setelah mendapat laporan dari pihak PT Pos Indonesia dan Perum Bulog saat melakukan inspeksi mendadak Kantor Pos Pandeglang dan tempat penggilingan gabah di Pandeglang, Jumat (6/8/2021).

"Jadi sebetulnya sudah tidak ada masalah. Sudah diganti dari para Keluarga Penerima Manfaatnya. Dan beras itu sudah ditarik. Bahkan yang ditarik bukan hanya beras yang bermasalah tapi seluruhnya ditarik dan dicek semuanya," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/8/2021).

Baca juga: Heboh KPM di Pandeglang Dapat Beras Menggumpal, PT Pos Indonesia dan Bulog Langsung Menggantinya

Muhadjir menuturkan, masalah beras menggumpal yang didistribusikan itu disebabkan oleh terkena hujan.

Ia pun mengingatkan agar beras yang diberikan sebagai bantuan sosial adalah beras yang layak konsumsi.

"Jangan sampai kita enggak mau makan beras itu malah kita berikan kepada orang lain. Karena itu berasnya medium yang kita tetapkan," ujar dia.

Baca juga: Gara-gara Beras Bansos Menggumpal Mirip Batu, Menko PMK Sidak Gudang Bulog di Pandeglang

Muhadjir juga meminta agar beras yang dimanfaatkan untuk bantuan sosial adalah beras produksi petani lokal demi meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Namun, ia mengingatkan agar petani lokal tidak meraup untung yang berlebihan.

"Sekarang ini Alhamdulillah kan harga gabah, harga beras sudah mulai naik. Saya mohon para petani dan tengkulak menahan diri untuk tidak mengambil untung banyak-banyak. Semuanya harus merasa prihatin," kata dia.

Baca juga: Beras Bansos PPKM Mirip Gumpalan Batu, Bupati Pandeglang: Cuma Nol Sekian Persen, Sisanya Bagus

Dilaporkan sebelumnya, sejumlah warga di Kabupaten Pandeglang, Banten, kecewa dengan beras bantuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Beras itu disebut tidak layak konsumsi karena kondisinya menggumpal seperti batu dan mengeluarkan bau tidak sedap.

Salah satu warga yang menerima beras tersebut adalah Uki, warga Kelurahan Pandeglang, Pandeglang yang menerima beras tersebut pada Selasa (3/8/2021).

Beras yang diterima olehnya sebanyak satu karung berukuran 10 kilogram. Saat dibuka, dia kaget lantaran kondisi berasnya tidak bagus.

"Warnanya kuning agak kebiruan dan menggumpal keras, saya kecewa," kata Uki ditemui di rumahnya, Kamis (5/8/2021). Dia mengatakan, beras itu berasal dari Bulog.

Hal tersebut diketahui dari tulisan yang tertera di kemasan karung, yakni "Beras Bulog Medium 10 Kg". Beras itu diperuntukkan untuk warga yang terdampak PPKM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com