Polemik Pengadaan Pakaian Dinas Louis Vuitton DPRD Kota Tangerang yang Berujung Kritik dan Pembatalan

Oleh karena itu, ia menilai bahwa setiap penggunaan uang rakyat harus menimbang aspek empati di situasi sulit pandemi.

"Dalam kondisi masyarakat sedang dilanda bencana covid-19, setiap penggunaan duit rakyat haruslah menimbang aspek empati terhadap situasi yang sulit seperti sekarang ini," kata Luqman saat dihubungi, Selasa (10/8/2021).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berpandangan, pengadaan pakaian dinas bagi pejabat publik seperti aparatur sipil negara (ASN) dan anggota DPRD merupakan hal wajar.

Kendati demikian, jika pengadaan tersebut dilakukan di tengah kondisi sulit masyarakat akibat pandemi, tentu tak elok dan menyakiti perasaan.

Baca juga: Polemik Anggaran Pakaian Dinas Louis Vuitton di Tangerang, Kemendagri Minta Daerah Punya Sense of Crisis

"Ke depan, pada saat pemerintah pusat dan daerah akan melakukan realisasi anggaran, penting untuk selalu melihat kondisi masyarakat. Agar tidak menimbulkan kesan abai terhadap kondisi rakyat," tutur dia.

Anggaran dibatalkan

Usai menuai kritik dari berbagai pihak, DPRD Kota Tangerang diketahui memutuskan membatalkan anggaran untuk pakaian dinas tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo dalam rapat pada Selasa.

"Berdasarkan rapat yang kami adakan, keputusan politis kami adalah membatalkan pengadaan tersebut," kata Gatot, Selasa.

Ia mengatakan, pembatalan itu bersifat secara keseluruhan. Artinya, DPRD Kota Tangerang tidak akan mengadakan penganggaran bahan pakaian pada 2021.

Menurut dia, pihaknya telah menerima berbagai usulan dari semua elemen masyarakat terkait anggaran pengadaan pakaian dinas tersebut.

"Dibatalkan setelah menerima berbagai usulan dari semua lapisan masyarakat," imbuh dia.