Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga: Kita Masih Pertimbangkan Kapan Mendorong Mobilitas Masyarakat

Kompas.com - 05/08/2021, 17:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih menekan mobilitas masyarakat pada Agustus ini melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Kuartal ketiga kita masih melihat kapan kita bisa mendorong kegiatan mobilitas masyarakat. Karena Agustus ini kita masih terus menerapkan PPKM yang menekan mobilitas," ujar Airlangga dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (5/8/2021).

Terkait dengan pelaksanaan PPKM Level 4 dan PPKM Level 3, Airlangga mengingatkan bahwa semuanya tergantung dari tingkat kedisiplinan masyarakat di masing-masing daerah dalam mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: PAUD di Cipayung Disegel karena Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM Level 4

Untuk memaksimalkan PPKM, menurut Airlangga, pemerintah akan terus mendorong vaksinasi Covid-19 selama Agutus.

Sebanyak 73 juta dosis vaksin telah disiapkan untuk penyuntikan bulan Agustus.

"Pemerintah mendorong vaksinasi di bulan Agustus ini yang disiapkan 73 juta dosis. Selain itu, peningkatan kapasitas RS, ketersediaan obat-obatan, serta tenaga kesehatan terus dilakukan," kata dia. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung kebijakan PPKM.

PPKM Level 1-4 kembali diperpanjang pada 3-9 Agustus 2021.

"Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan pelaksanaan PPKM yang kita lakukan," ujar Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Mobilitas Warga Meningkat Saat PPKM Level 4 di Jakarta, Polisi Kembali Perketat Titik Penyekatan

Jokowi mengatakan, pilihan masyarakat dan pemerintah saat ini sama, yakni menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat Covid-19 dan menghadapi ancaman ekonomi kehilangan mata pencaharian.

Oleh karena itu, menurut Jokowi, upaya menginjak gas dan menekan rem dalam penanganan Covid-19 harus terus dilakukan secara dinamis sesuai dengan perkembangan situasi terkini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com