Sudi: Bukan SBY yang Tentukan Warna Pesawat

Kompas.com - 10/04/2014, 14:35 WIB
Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 yang dipesan untuk pesawat Kepresidenan RI mendarat di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Kamis (10/4/2014). Kompas.com/Robertus BelarminusPesawat jenis Boeing Business Jet 2 yang dipesan untuk pesawat Kepresidenan RI mendarat di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Kamis (10/4/2014).
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com -- Warna biru pada pesawat kepresidenan RI yang dibuat Boeing Company bukan pesanan dari pihak mana pun. Warna biru tersebut juga bukan merupakan pesanan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal ini ditegaskan oleh Meteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menjawab pertanyaan wartawan seputar pemberian warna tersebut pada pesawat Boeing seri 737-800 yang dijadikan pesawat khusus kepresidenan tersebut.

"Mengenai warna, saya kira bukan presiden yang menentukan," kata Sudi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (10/4/2014).

Jadi, mengapa memilih warna biru?

Sudi menjawab, dalam keselamatan penerbangan, menurut dia, warna biru sebagai bentuk penyamaran dari ancaman. Karena alasan keamanan, lanjutnya, maka pesawat itu diberikan warna biru, yang tidak dimiliki pesawat penerbangan komersial lain.

"Jadi sama sekali tidak ada arahan siapa pun dari penentuan warna itu," ujar Sudi.

Dia juga sempat berkelakar bahwa penyematan warna biru pada pesawat tersebut sesuai dengan warna seragam prajurit TNI Angkatan Udara.

"Angkatan Udara juga seragamnya saya kira mirip toh," katanya.

Namun, Sudi menjelaskan bahwa pemilihan warna biru tersebut berdasarkan polling yang dilakukan pihaknya. Menurut dia, saat itu ada 14 alternatif warna yang disodorkan kepadanya.

"Dan, saya juga undang beberapa pejabat, mana yang lebih dipilih. Jadi semacam polling. Lebih dari separuh kemudian memilih warna ini dan arsipnya masih ada untuk pemilihan alternatif itu," ujar Sudi.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia mengatakan, desain warna tersebut sudah mengakomodasi kepentingan keselamatan pemimpin negara dalam perjalanan bersama para staf.

"Desain ini yang pertama sudah mengakomodir kepentingan dari perjalanan Bapak Presiden dan beberapa stafnya. Jadi semua sudah dipertimbangkan," ujar Putu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X