Kompas.com - 04/08/2021, 15:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menilai, penggantian cat pesawat kepresidenan di tengah pandemi Covid-19 tidak urgen.

Menurut dia, anggaran penggantian cat pesawat tersebut seharusnya bisa digunakan untuk menambah program padat karya Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Suryadi mengatakan, pemeliharaan fasilitas bandar udara di Ditjen Perhubungan Udara diperkirakan bisa membantu memberikan pekerjaan kepada sekitar 650 orang.

"Sangat tidak urgen, dan bisa lebih bermanfaat bila digunakan untuk menambah program padat karya. Diperkirakan anggaran penggantian cat pesawat kepresidenan setara dengan 10 persen anggaran padat karya," kata Suryadi dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Suryadi mengingatkan, Kemenhub telah merencanakan beberapa program padat karya di masa pandemi.

Adapun program tersebut, kata dia, dalam rangka membantu perekonomian masyarakat yang tertekan akibat pandemi Covid-19.

Beberapa program tersebut antara lain, pemeliharaan fasilitas bandar udara seperti pengecatan dan pembersihan terminal, pengecatan marka runway, pembersihan pagar pengaman bandara dan pemotongan rumput airstrip.

Selain itu, menurutnya, program tersebut juga sudah dikomunikasikan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara kepada Komisi V DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) sekitar April 2021.

Suryadi menjelaskan, program itu menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 6.508 orang dengan anggaran sebesar Rp 22,6 miliar sepanjang 2021.

"Tapi hingga bulan April lalu realisasinya baru menyerap tenaga kerja sebanyak 985 orang dengan anggaran sebesar Rp 1,12 miliar," ujarnya.

Baca juga: Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, Berapa Anggaran yang Dikeluarkan?

Dia berpandangan, pemerintah seharusnya melihat kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit akibat pembatasan.

Untuk itu, pemerintah disarankan agar menggunakan anggaran untuk membantu perekonomian masyarakat.

Salah satu hal yang ditekankan yaitu menggenjot kembali program padat karya oleh Ditjen Perhubungan Udara.

Pemerintah diminta tidak mengeluarkan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu seperti mengganti cat pesawat kepresidenan.

"Pemerintah lebih fokus dalam penangangan pandemi dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mempercepat penyerapan serta menambah anggaran program padat karya guna membantu perekonomian masyarakat," pungkasnya.

Belakangan, pengecatan pesawat kepresidenan di tengah pandemi menjadi sorotan publik. Pengamat penerbangan sekaligus mantan komisioner Ombudsman RI, Alvin Lie, melontarkan kritik.

Menurut Alvin, biaya cat ulang pesawat itu berkisar antara 100.000 dolar AS hingga 150.000 dolar AS atau sekitar Rp 1,4 miliar hingga Rp 2,1 miliar.

Baca juga: Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat Pandemi Disorot, Dinilai Tak Ada Urgensinya

Sementara itu, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono mengatakan, pengecatan pesawat kepresidenan telah direncanakan sejak 2019 terkait dengan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Indonesia pada 2020.

Heru menjelaskan bahwa proses pengecatan merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ.

Namun, pada tahun 2019 pesawat kepresidenan belum memasuki jadwal perawatan rutin, sehingga dilakukan pengecatan Heli Super Puma dan pesawat RJ terlebih dahulu.

Heru pun membantah anggapan bahwa pengecatan pesawat tersebut menghamburkan uang negara.

"Perlu kami jelaskan bahwa alokasi (anggaran) untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN," ujar Heru dalam keterangan tertulis, Selasa (3/8/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

KPK Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

Nasional
Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Nasional
Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Nasional
Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Nasional
Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Nasional
UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

Nasional
Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Nasional
PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

Nasional
Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Nasional
BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

Nasional
UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

Nasional
KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

Nasional
Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Nasional
Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya 'Make Sense'

Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya "Make Sense"

Nasional
'Lorong Gelap' Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Siber yang Makin Masif

"Lorong Gelap" Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Siber yang Makin Masif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.