Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/08/2021, 15:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menilai, penggantian cat pesawat kepresidenan di tengah pandemi Covid-19 tidak urgen.

Menurut dia, anggaran penggantian cat pesawat tersebut seharusnya bisa digunakan untuk menambah program padat karya Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Suryadi mengatakan, pemeliharaan fasilitas bandar udara di Ditjen Perhubungan Udara diperkirakan bisa membantu memberikan pekerjaan kepada sekitar 650 orang.

"Sangat tidak urgen, dan bisa lebih bermanfaat bila digunakan untuk menambah program padat karya. Diperkirakan anggaran penggantian cat pesawat kepresidenan setara dengan 10 persen anggaran padat karya," kata Suryadi dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Suryadi mengingatkan, Kemenhub telah merencanakan beberapa program padat karya di masa pandemi.

Adapun program tersebut, kata dia, dalam rangka membantu perekonomian masyarakat yang tertekan akibat pandemi Covid-19.

Beberapa program tersebut antara lain, pemeliharaan fasilitas bandar udara seperti pengecatan dan pembersihan terminal, pengecatan marka runway, pembersihan pagar pengaman bandara dan pemotongan rumput airstrip.

Selain itu, menurutnya, program tersebut juga sudah dikomunikasikan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara kepada Komisi V DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) sekitar April 2021.

Suryadi menjelaskan, program itu menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 6.508 orang dengan anggaran sebesar Rp 22,6 miliar sepanjang 2021.

"Tapi hingga bulan April lalu realisasinya baru menyerap tenaga kerja sebanyak 985 orang dengan anggaran sebesar Rp 1,12 miliar," ujarnya.

Baca juga: Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, Berapa Anggaran yang Dikeluarkan?

Dia berpandangan, pemerintah seharusnya melihat kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit akibat pembatasan.

Untuk itu, pemerintah disarankan agar menggunakan anggaran untuk membantu perekonomian masyarakat.

Salah satu hal yang ditekankan yaitu menggenjot kembali program padat karya oleh Ditjen Perhubungan Udara.

Pemerintah diminta tidak mengeluarkan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu seperti mengganti cat pesawat kepresidenan.

"Pemerintah lebih fokus dalam penangangan pandemi dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mempercepat penyerapan serta menambah anggaran program padat karya guna membantu perekonomian masyarakat," pungkasnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Nasional
Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com