Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Minta Titik Isolasi Terpusat di 4 Daerah Kematian Tertinggi Ditambah

Kompas.com - 04/08/2021, 17:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberikan perhatian khusus kepada empat daerah dengan angka kematian tinggi yaitu Bali, Yogyakarta, Malang Raya dan Solo Raya.

Menurutnya, perhatian khusus tersebut dapat diwujudkan dengan menambah titik isolasi terpusat.

"Meminta kementerian terkait untuk memberikan perhatian khusus kepada empat daerah tersebut dengan meningkatkan upaya-upaya penanganan pasien Covid-19 seperti dengan menambah pusat isolasi terpusat di daerah angka kematian tinggi," kata Bambang dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Bambang menilai Kemenkes perlu menambah lokasi isolasi terpusat untuk menekan angka kematian di samping melakukan kontrol melalui dokter puskesmas terhadap pasien isolasi mandiri.

Selain itu, dia meminta Kemenkes memberikan dukungan kepada Dinas Kesehatan di empat daerah tersebut untuk meningkatkan kinerja dan mengevaluasi sistem penanganan ataupun perawatan pasien Covid-19 di setiap fasilitas kesehatan terkhusus rumah sakit.

"Sehingga, dapat menekan atau menurunkan tingginya angka kematian di empat daerah tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang juga meminta pemerintah pusat untuk segera membentuk task force yang melibatkan TNI-Polri.

Adapun tugas dari TNI-Polri tersebut, kata dia, untuk menjemput para pasien yang isolasi mandiri ke tempat isolasi terpusat agar mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

"Mengingat, banyaknya kasus pemburukan kondisi pasien pada saat isoman di rumah. Maka pemerintah pusat untuk segera membentuk task force melibatkan TNI-Polri yang nantinya satuan ini akan bertugas menjemput para pasien yang isoman untuk dibawa ke tempat isolasi terpusat," jelasnya.

Ia menambahkan, Kementerian Kesehatan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan para pihak terkait penanganan pandemi juga perlu berkomitmen untuk terus menekan angka kasus aktif maupun kasus kematian.

Namun, komitmen tersebut harus pula diiringi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat dan tetap pro rakyat.

"Sehingga dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi rakyat," tutur dia.

Namun yang paling penting, tambah Bambang, seluruh masyarakat diharapkan mendukung dan terlibat aktif dalam setiap kebijakan atau program penanganan pandemi Covid-19.

Menurut dia, hal tersebut dapat diwujudkan dengan salah satunya mendukung program vaksinasi Covid-19.

"Mengingat, sampai saat ini vaksin Covid-19 terbukti menurunkan risiko gejala berat hingga kematian pada pasien Covid-19 yang telah divaksin," kata Bambang.

Sebelumnya diberitakan, empat daerah mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat karena tingginya jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19, positivity rate, dan kematian.

Keempat daerah tersebut meliputi Bali, Malang Raya, DIY, dan Solo Raya.

Baca juga: IDI Bali Ungkap Lokasi Isolasi Terpusat Hampir Penuh dan Obat-obatan Langka Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

"Ada beberapa daerah yang memang dibutuhkan perhatian khusus karena masih tingginya jumlah kasus terkonfirmasi, positivity rate, dan jumlah kematian warganya, seperti Bali, Malang Raya, DIY, dan Solo Raya," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, Senin (2/8/2021).

Luhut menyebut, tingginya ketiga aspek di wilayah tersebut karena banyaknya warga yang telat mendapatkan perawatan intensif ketika menjalani isolasi mandiri.

Akibatnya, banyak warga yang kemudian meninggal dunia karena kian menurunnya saturasi oksigen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com