Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengecatan pesawat kepresidenan Indonesia-1 yakni armada Boeing Business Jet (BBJ) 2 di tengah pandemi Covid-19 menjadi sorotan berbagai pihak.

Hal tersebut kali pertama diketahui lewat cuitan mantan anggota Ombudsman Republik Indonesia yang juga pengamat penerbangan, Alvin Lie, melalui akun Twitter-nya.

Alvin menyebut biaya pengecatan pesawat kepresidenan tersebut bisa mencapai Rp 1,4 miliar hingga Rp 2,1 miliar.

Baca juga: Pesawat Kepresidenan Dicat di Tengah Pandemi, Anggota DPR: Tidak Bijak, Mestinya Ditunda

Saat dihubungi Kompas.com, Alvin pun menyayangkan adanya perubahan warna pesawat kepresidenan di tengah pandemi Covid-19.

Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih mementingkan kebutuhan penanganan pandemi daripada mengubah warna pesawat kepresidenan.

"Saat negara sedang hadapi pandemi dan krisis ekonomi, pemerintah seharusnya menunjukkan sense of crisis," kata Alvin kepada Kompas.com, Selasa (3/8/2021).

"Hal-hal yang bukan kebutuhan mendesak perlu ditangguhkan. Anggaran difokuskan pada penggulangan pandemi," ujar dia.

Pengecatan pesawat tersebut juga ditanggapi Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra.

Baca juga: Demokrat: Anggaran Terbatas tetapi Mengecat Pesawat Kepresidenan

Ia mempertanyakan prioritas pemerintah yang mengecat ulang pesawat kepresidenan Indonesia 1 atau pesawat BBJ 2 di tengah pandemi Covid-19.

"Apakah penting dan prioritas mengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini, membahayakan nyawa presiden saat memakai? Anggaran terbatas, tapi malah memilih mengecat pesawat presiden," kata Herzaky kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Herzaky mengatakan, pemerintah semestinya memfokuskan anggaran yang tidak penting untuk menyelamatkan nyawa rakyat dari Covid-19. 

Ia menyebut, anggaran miliaran Rupiah untuk mengecat pesawat semestinya dapat digunakan untuk menambah stok oksigen, vaksin gratis, maupun insentif bagi tenaga kesehatan.

Herzaky berpendapat, alasan pemerintah tetap melanjutkan pengecatan karena sudah dianggarkan sejak 2019 menunjukkan pemerintah tidak memiliki prioritas dan peta jalan yang jelas dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: Istana Jelaskan Alasan Pesawat Kepresidenan Berganti Warna Cat Merah Putih

"Dengan dalih sudah dianggarkan, lalu seakan-akan semua dibenarkan. Padahal, pemerintah sudah punya power luar biasa dengan UU No.2 Tahun 2020 untuk realokasi anggaran ke penanganan pandemi covid-19," kata Herzaky.

Ia pun meminta agar pemerintah memiliki sensitivitas dan empati terhadap masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya akibat Covid-19.