Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Jelaskan Alasan Pesawat Kepresidenan Berganti Warna Cat Merah Putih

Kompas.com - 03/08/2021, 16:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan alasan mengapa warna merah-putih dipilih saat pengecatan ulang pesawat Kepresidenan I.

Menurut Heru, hal itu disesuaikan dengan warna bendera Indonesia dan dalam rangka memperingati HUT ke-76 RI.

"Merah putih sesuai warna bendera RI. Iya HUT RI," ujar Heru saat dikonfirmasi, Selasa (3/8/2021).

Dia pun menjelaskan, pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) itu sudah berusia tujuh tahun.

Sehingga secara teknis memang harus memasuki perawatan besar.

"Itu harus dilakukan untuk keamanan penerbangan," katanya.

Heru menuturkan, untuk cat pesawat memang sekalian diperbarui, karena sudah waktunya untuk diperbaharui.

Pilihan warnanya adalah warna kebangsaan, yakni merah putih atau warna bendera nasional.

Heru juga mengonfirmasi bahwa biaya pengecatan pesawat yang ditaksir mencapai Rp 2 miliar tersebut benar.

"Iya plus minus segitu. Itu untuk pesawat BBJ2 saja ya," tambahnya.

Baca juga: Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, Berapa Anggaran yang Dikeluarkan?

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, persoalan cat ulang pesawat kepresidenan ini menjadi sorotan warganet di dunia maya.

Warganet mengkritisi pengecatan ulang pesawat kepresidenan yang dinilai memboroskan anggaran negara di masa pandemi Covid-19.

Salah satu yang menyuarakan hal itu yakni mantan komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie dalam unggahan di akun Twitter resminya @alvinlie21.

Menurut Alvin, biaya cat ulang pesawat kepresidenan berkisar antara USD100 ribu hingga USD150 ribu atau sekitar Rp 1,4 miliar- Rp 2,1 miliar.

Digunakan sejak 2014

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com