JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah mencatat warga yang membutuhkan bantuan sosial (bansos) tetapi tidak terdata.
Apabila telah terdata, nama mereka pun bisa diusulkan masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sehingga bisa mendapatkan bansos dari pemerintah.
"Saya pesan kepada pemerintah daerah utamanya perangkat desa agar betul-betul melihat warganya agar jangan sampai kelewatan tidak mendapatkan bantuan," kata Muhadjir saat mengecek distribusi bantuan sosial di Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, dan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Rabu (4/8/2021).
Baca juga: Menko PMK Ingatkan Tidak Boleh Ada Pemotongan Bansos
Apalagi, pemerintah telah menyalurkan ragam bantuan bagi masyarakat sebagai jaring pengaman sosial pada masa pandemi Covid-19.
Bantuan tersebut antara lain bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta bantuan sosial non reguler seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan bantuan beras 10 kilogram.
"Pokoknya kami akan bantu semua warga yang membutuhkan. Kalau dia belum terjangkau bantuan Kementerian Sosial (Kemensos), ada bantuan Dana Desa atau kelurahan. Kalau belum juga, pak bupati, wali kota juga menyediakan anggaran dana refocusing APBD," kata dia.
Muhadjir memastikan, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan warga miskin dan rentan pada masa pandemi Covid-19 ini.
Salah satunya adalah dengan menyalurkan berbagai bantuan sosial tersebut.
Hal itu juga sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo agar jangan sampai ada warga yang membutuhkan tetapi malah tidak menerima bantuan sosial.
Baca juga: Ini Cara Lapor jika Temukan Bansos Bermasalah
"Sehingga saya tekankan agar aparat kelurahan/desa dan RT/RW memperhatikan masyarakat yang membutuhkan agar bisa diberi bantuan," kata dia.
Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir juga didampingi Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri, Executive Vice President PT Pos Indonesia Jaka Sunara, serta jajaran pemerintah daerah.
Selain itu, Muhadjir juga memberikan paket bantuan sembako bagi masyarakat rentan miskin yang dikunjungi dari hasil gotong royong pegawai Kemenko PMK serta bantuan masker.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.