Kompas.com - 04/08/2021, 13:46 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat meninjau fasilitas dan pelayanan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat meninjau fasilitas dan pelayanan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah mencatat warga yang membutuhkan bantuan sosial (bansos) tetapi tidak terdata.

Apabila telah terdata, nama mereka pun bisa diusulkan masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sehingga bisa mendapatkan bansos dari pemerintah.

"Saya pesan kepada pemerintah daerah utamanya perangkat desa agar betul-betul melihat warganya agar jangan sampai kelewatan tidak mendapatkan bantuan," kata Muhadjir saat mengecek distribusi bantuan sosial di Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, dan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Menko PMK Ingatkan Tidak Boleh Ada Pemotongan Bansos

Apalagi, pemerintah telah menyalurkan ragam bantuan bagi masyarakat sebagai jaring pengaman sosial pada masa pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut antara lain bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta bantuan sosial non reguler seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan bantuan beras 10 kilogram.

"Pokoknya kami akan bantu semua warga yang membutuhkan. Kalau dia belum terjangkau bantuan Kementerian Sosial (Kemensos), ada bantuan Dana Desa atau kelurahan. Kalau belum juga, pak bupati, wali kota juga menyediakan anggaran dana refocusing APBD," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Muhadjir memastikan, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan warga miskin dan rentan pada masa pandemi Covid-19 ini.

Salah satunya adalah dengan menyalurkan berbagai bantuan sosial tersebut.

Hal itu juga sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo agar jangan sampai ada warga yang membutuhkan tetapi malah tidak menerima bantuan sosial.

Baca juga: Ini Cara Lapor jika Temukan Bansos Bermasalah

"Sehingga saya tekankan agar aparat kelurahan/desa dan RT/RW memperhatikan masyarakat yang membutuhkan agar bisa diberi bantuan," kata dia.

Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir juga didampingi Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri, Executive Vice President PT Pos Indonesia Jaka Sunara, serta jajaran pemerintah daerah.

Selain itu, Muhadjir juga memberikan paket bantuan sembako bagi masyarakat rentan miskin yang dikunjungi dari hasil gotong royong pegawai Kemenko PMK serta bantuan masker.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.