Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengkritik perbedaan pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait data penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Menurutnya, perbedaan pendapat yang mengemuka di media massa itu tidak tepat, terlebih di tengah kondisi masyarakat yang susah akibat pandemi.

"Jangan sindir-menyindir di media. Kondisi pandemi yang menyulitkan ini tak perlu ditambahi drama-drama seperti ini. Apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain, ya kurang tepat," kata Sahroni, dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).

Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut menilai, perbedaan pendapat sebaiknya dikoordinasikan dengan ringkas dan tenang, bukan dengan berbicara ataupun menyindir melalui media.

Ia pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial berkoordinasi jika memang ada kekeliruan dalam validasi data.

"Ya mungkin pemprov DKI juga memang ada kekeliruan dalam validasi data. Tapi, kalaupun ada, ya koordinasi secepatnya. Jangan saling sindir menyindir di media," tegasnya.

Sahroni mengatakan, perbedaan pandangan antara pejabat pemerintah sebaiknya akan membuat masyarakat bingung.

Dia pun mengaku heran dengan tindakan saling sindir yang dilakukan melalui media massa.

“Kalau legislatif kritik eksekutif di media itu wajar, memang sudah seharusnya. Ini kalau sama-sama eksekutif kemudian saling serang, kan rakyat malah jadi bingung,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, terjadi perbedaan pendapat antara Anies dan Risma terkait data penerima bansos Covid-19.

Hal itu terjadi ketika Anies meminta klarifikasi data ganda penerima bansos Covid-19 kepada Risma melalui surat.

Menanggapi hal tersebut, Risma menjawab bahwa Pemprov DKI yang justru lambat dalam perbaikan data penerimaan bansos.

Risma pun membeberkan soal perbaikan data penerima bantuan sosial tunai (BST) di DKI Jakarta yang baru mencapai 40 persen.

"Akhirnya kita perintahkan (tim Kemensos) turun. Silakan kalau memang mau ada tambahan dan memang daerah banyak sekali yang menyampaikan tambahan," kata Risma di kantornya, Selasa (3/8/2021), dikutip dari Tribunnews.