Survei Indostrategic: Anies-AHY Teratas dengan 20,25 Persen, Prabowo-Puan Menyusul

Kompas.com - 03/08/2021, 17:27 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/5/2021) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/5/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Rilis lembaga survei Indostrategic terkait simulasi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) mengungkapkan bahwa Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menempati posisi teratas dengan 20,25 persen responden.

Pada posisi kedua, pasangan capres populer diisi oleh pasangan Prabowo Subianto-Puan Maharani dengan 14,65 persen.

"Mendapatkan porsi tertinggi itu adalah Anies Baswedan berpasangan dengan AHY yaitu di angka 20,25 persen. Selanjutnya adalah Prabowo-Puan berada di urutan kedua dengan angka 14,65 persen," kata Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam dalam rilis survei secara virtual, Selasa (3/8/2021).

Baca juga: Survei Indostrategic: 60,4 Persen Responden Puas terhadap Pemerintahan Jokowi-Maruf

Khoirul menilai, hasil survei bahwa Anies-AHY menempati posisi pertama dikarenakan kuatnya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan calon pemimpin yang baru.

Kendati demikian, apabila pasangan tersebut benar terwujud, dibutuhkan kerja yang sangat keras lantaran Anies tidak memiliki basis atau dukungan partai politik murni.

"Maka dia harus meyakinkan berbagai partai politik mitra, untuk memberikan dukungan politiknya, membentuk gerbong koalisi," ujar Khoirul.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, untuk pasangan Prabowo-Puan justru dinilai memiliki basis atau dukungan partai politik yang kuat.

Oleh karena itu, menurut dia, jika mengandalkan kekuatan basis partai politik, persentase pasangan Prabowo-Puan akan terangkat lebih tinggi.

"Meski berada di urutan kedua, kalau kita lihat dari kekuatan partai politik, maka Pak Prabowo dan Mbak Puan memiliki basis mesin politik yang lebih real dan lebih kuat. Oleh karena itu ini menjadi satu dilema. Kalau misalkan kemudian kekuatan partai politik dan mesin politik menentukan, maka angka ini berpotensi ter-boosting lebih tinggi," papar dia.

Baca juga: Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutuan Kelima

Namun, Khoirul mengingatkan apabila pasangan Prabowo-Puan tak mampu mengonsolidasikan dan tak mampu meyakinkan partai politik pendukung, tidak mudah untuk meningkatkan popularitas.

Kembali ke hasil survei terkait simulasi pasangan capres, posisi ketiga ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil dengan 8,05 persen.

Posisi keempat, Ridwan Kamil kembali dipasangkan, kali ini dengan Sandiaga Uno dan mendapat angka 7,35 persen.

Posisi kelima, ada pasangan Prabowo-Ridwan Kamil dengan 5,13 persen. Lalu ada AHY-Sandiaga Uno 5,05 persen.

Selanjutnya, Ganjar Pranowo-AHY 4,05 persen. Lalu ada Prabowo-Sandiaga Uno 2,45 persen.

Berikutnya yaitu jika Puan Maharani dipasangkan dengan Ridwan Kamil maka akan menghasilkan 2,35 persen responden pemilih.

Kemudian, jika AHY dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar akan menghasilkan 2,15 persen responden pemilih.

Lalu, jika Ganjar dipasangkan dengan Airlangga Hartarto maka akan menghasilkan 1,8 persen responden, sedangkan Anies-Sandiaga Uno menjadi posisi terakhir dengan angka 1,65 persen.

Baca juga: Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutuan Kelima

Adapun Indostrategic menjalankan survei nasional ini dengan menggunakan metode multi-stage random sampling yang melibatkan jumlah sampel 2.400 responden di 34 provinsi.

Survei ini digelar pada 23 Maret hingga 1 Juni 2021 dengan pendekatan face to face interview memenuhi protokol kesehatan. Margin of error survei ini 2 persen.

Adapun lembaga survei Indostrategic belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai anggota dari Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi).

Menurut Khoirul, hal tersebut dikarenakan proses administrasi di Kemenkumham memakan waktu cukup lama.

Baca juga: Survei Puspoll Indonesia: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Disusul Anies dan Ganjar

Hingga kini, pihaknya masih menunggu proses tersebut selesai dilakukan. Rilis pun akhirnya digelar sembari menunggu hasil proses akta notaris disahkan di Kemenkumham.

"Proses pendaftaran Persepi segera kami lakukan setelah akta notaris kami di-approve Kemenkumham. Saat ini kami masih menunggu proses di Kemenkumham yang ternyata cukup lama. Karena kalau masih harus menunggu approval tersebut, data survei menjadi kurang relevan," jelas Khoirul saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Terkait pendanaan survei, tambah Khoirul, Indostrategic memiliki dana yang berasal dari dua klien atau mitra.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

Nasional
Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Nasional
Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Nasional
Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Nasional
Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Nasional
Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Nasional
PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Nasional
Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa 'Reshuffle'?

Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa "Reshuffle"?

Nasional
Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Nasional
Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Nasional
Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.