Kompas.com - 03/08/2021, 16:49 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sebelum pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sebelum pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei nasional yang dilakukan Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) menunjukkan, mayoritas publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

"Kalau kita gabungkan dari mereka yang sangat puas dan puas gabungannya ada di angka 60,4 persen, sementara yang tidak puas dan sangat tidak puas berada di angka 35 persen," kata Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam, Selasa (3/8/2021).

Bila dirinci, 8,15 persen responden menyatakan sangat puas dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan 52,25 persen responden menyatakan puas.

Baca juga: Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutuan Kelima

Lalu, 30,65 persen responden menyatakan tidak puas dan 4,35 persen responden menyatakan sangat tidak puas, sedangka 4,6 persen responden tidak tahu/tidak jawab.

Meski angka kepuasan tersebut relatif masih tinggi, Umam menyebut hasil survei Indostrategic menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintah menurun.

Sebab, sebelumnya terdapat sejumlah lembaga survei yang hasil surveinya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mencapai angka 70 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu menunjukkan bahwa ada penurunan yang cukup serius dan besar kemungkinan itu dipengaruhi oleh persepsi masyarakat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan penyelamatan ekonomi," ujar Umam.

Survei ini dilaksanakan pada 23 Maret-1 Juni 2021 melalui wawancara tatap muka terhadap 2.400 responden di 34 provinsi.

Metode penarikan sampel dilakukan melalui multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan tingkat margin of error 2 persen.

Baca juga: Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Adapun Indostrategic belum tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) karena masih menunggu proses akta notaris di Kementerian Hukum dan HAM.

"Proses pendaftaran Persepi segera kami lakukan setelah akta notaris kami di-approve Kemenkumham. Saat ini kami masih menunggu proses di Kemenkumham yang ternyata cukup lama. Karena kalau masih harus menunggu approval tersebut, data survei menjadi kurang relevan," kata Umam saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Terkait pendanaan survei, tambah Khoirul, Indostrategic memiliki dana yang berasal dari dua klien atau mitra untuk kebutuhan internal mereka.

Selagi menggarap itu, Indostrategic menitipkan sejumlah instrumen pertanyaan secara umum, yang kemudian hasilnya dirilis saat ini.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Nasional
Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Nasional
KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

Nasional
Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.