Wapres: Diperlukan Koordinasi Gubernur DKI, Jabar, dan Banten dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek harus terintegrasi baik dari segi program maupun data.

Koordinasi yang baik antara Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sangat dibutuhkan untuk dapat menanganinya bersama.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberikan pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi melalui konferensi video, Senin (2/8/2021).

“Penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata-mata. Penanganan di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek baik secara program maupun data harus dilakukan secara terintergrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI, Jawa Barat, dan Banten,” kata Ma'ruf dikutip dari siaran pers, Jumat (3/8/2021).

Baca juga: Wapres Minta Jangan Ada Ego Kewilayahan pada Penanganan Covid-19 Jabodetabek

Ma'ruf mengatakan, banyak masyarakat yang berdomisili di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melakukan mobilitas ke Jakarta.

Hal tersebut dikatakannya dapat menjadi salah satu bentuk rantai penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu, integrasi program dan data yang baik pun dibutuhkan.

"Yang lebih penting juga ingin mendorong terwujudnya kerja sama yang baik antara Provinsi DKI, Jawa Barat dan Banten dalam kaitan ini adalah penangan pandemi secara terpadu dari hulu ke hilir,” kata dia.

Ma'ruf menjelaskan, penanganan pandemi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek harus memiliki dan menggunakan standar dan kualitas yang setara serta baik.

Baik itu dalam pelaksanaan protokol kesehatan maupun dalam rangka penanganan 3T (testing, tracing dan treatment).

Baca juga: Percepat Penanganan Covid-19, Wapres Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

Menurut dia, dengan ditemukannya varian-varian baru Covid-19 yang memiliki kemampuan penularan lebih tinggi, maka penanganan dari hulu menjadi semakin penting untuk diterapkan.

“Kita harus terus waspada karena memperkuat upaya penanganan di hulu 3M dan 3T terus-menerus ditingkatkan sehubungan dengan adanya kasus-kasus baru nanti harus diwaspadai, yaitu perilaku kasus baru yang terus berkembang. Itu harus diwaspadai,” kata dia.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaporkan beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menangani pandemi Covid-19 di wilayahnya.

Apalagi DKI Jakarta menjadi pusat perkantoran dan niaga bagi wilayah di sekitarnya.

Di antaranya pemberian vaksinasi yang diberikan tidak hanya bagi orang yang memiliki KTP DKI Jakarta, tapi juga bagi orang KTP luar Jakarta yang berdomisili dan menempuh pendidikan di Jakarta.

Baca juga: Wapres Ingatkan bahwa Kebijakan PPKM untuk Kendalikan Covid-19

Selain itu, Anies juga telah mengeluarkan kebijakan bagi para pekerja di sektor esensial dan kritikal untuk mendaftarkan diri agar mobilitas masyarakat yang keluar masuk Jakarta dapat dikendalikan.

“DKI mengeluarkan kebijakan untuk semua pekerja di sektor esensial dan kritikal untuk registrasi, terdaftar. Yang mendaftarkan, tempat bekerjanya. Lalu keluar kebijakan mereka mengisi form dari perusahaan namanya Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP)," kata dia.

Anies memastikan, orang boleh keluar masuk Jakarta apabila membawa STRP.

Surat tersebut, kata dia, membuktikan bahwa yang bersangkutan memang bekerja di sektor esensial atau sektor kritikal.