Percepat Penanganan Covid-19, Wapres Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penanganan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberikan pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi melalui konferensi video, Senin (2/8/2021).

“Saya ingin mendorong dan memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan mendorong terbentuknya kerja sama yang lebih baik lagi dalam penanganan pandemi secara terpadu dari hulu ke hilir,” ujar Ma'ruf, dikutip dari siaran pers, Selasa (3/8/2021).

Baca juga: Wapres Minta Jangan Ada Ego Kewilayahan pada Penanganan Covid-19 Jabodetabek

Ma'ruf mengatakan, koordinasi dan kerja sama yang terintegrasi dibutuhkan untuk menekan angka Covid-19, terutama terkait pengendalian mobilitas warga.

Ia juga meminta peningkatan koordinasi agar program maupun data menjadi terpadu.

“Penanganan Covid-19 di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, baik secara program maupun data itu harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antargubernur,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Ma'ruf juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pemda di Jabodetabek dalam penanggulangan pandemi.

Ma'ruf juga mengajak mereka memperkuat kerja sama dengan tetap waspada dalam segala kondisi.

“Kita harus terus waspada dengan memperkuat upaya di hulu agar terus ditingkatkan sehubungan dengan adanya kasus-kasus baru,” kata dia.

Baca juga: Wapres Ingatkan bahwa Kebijakan PPKM untuk Kendalikan Covid-19

Sementara itu, juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, Wiku Adisasmito, mengimbau pemerintah daerah untuk selalu menjaga disiplin protokol kesehatan.

Hal tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

“Kami mohon kepada pimpinan daerah dan Forkopimda agar terus melakukan pelaporan (kondisi perilaku masyarakat)," kata dia.

Wiku juga meminta pemda memastikan pendirian posko di tingkat desa dan kelurahan sebagai hulu penanganan pandemi.

Posko tersebut harus menjalankan empat fungsinya, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung.