Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Kompas.com - 02/08/2021, 11:21 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk memastikan penyebab kematian pasien yang menderita Covid-19.

Hal itu mesti dilakukan untuk mengambil keputusan terkait berakhirnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di Pulau Jawa dan Bali hari ini, Senin (2/8/2021).

"Apakah karena saat ini masalah isolasi mandiri tidak pernah tertangani, karena anggarannya kurang, karena Pemda tidak mampu melaksanakan," kata pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, kepada Kompas.com, Senin.

"Bisa jadi juga karena fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak memadai di daerah karena banyak juga nakes yang meninggal," sambung dia.

Baca juga: 8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

Jika data itu telah diketahui, lanjut Trubus, maka pemerintah dapat menentukan kebijakan lanjutan dari PPKM

"Kalau bicara perpanjangan (PPKM) yang mesti dilihat adalah angka kematian itu. Angka kematian itu diverifikasi datanya, sehingga ditelusuri apa penyebab kematian itu," jelas Trubus.

Namun, dalam pandangan Trubus, penyebab utama kasus kematian tinggi karena pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan semua kebijakan PPKM Level 4 yang diterapkan pemerintah pusat.

"Saya melihat Pemda itu tidak mampu ini. Jadi PPKM Level 4 ini kebijakan di pusat yang teknisnya diserahkan ke daerah, kelihatannya daerah tidak mampu melaksanakan semua," kata dia.

Baca juga: Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Ketidakmampuan itu, kata Trubus, salah satunya nampak dari lambatnya distribusi dan kurangnya ketersediaan obat-obatan untuk pasien Covid-19.

"Obat-obatan yang katanya gratis, nah itu datangnya terlambat, pasien sudah meninggal obat baru datang," ungkapnya.

Sebagai informasi pemerintah menetapkan PPKM dengan level tertentu pasca pemberlakuan PPKM darurat.

Istilah PPKM level 1-4 digunakan untuk melihat indikator masing-masing daerah terkait penanganan Covid-19.

Setelah PPKM darurat dilaksanakan 3-20 Juli, kemudian pemerintah menetapkan PPKM Level 4 untuk sebagian besar wilayah Jawa-Bali sejak 21 Juli hingga 2 Agustus ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com