Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Kompas.com - 02/08/2021, 11:21 WIB
Pantauan udara makam korban Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara, Jumat (23/7/2021). Pasien yang meninggal dunia bertambah 1.566, sekaligus rekor tertinggi sejak pandemi. Dengan demikian, total kasus kematian Covid-19 tembus 80.598 orang. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPantauan udara makam korban Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara, Jumat (23/7/2021). Pasien yang meninggal dunia bertambah 1.566, sekaligus rekor tertinggi sejak pandemi. Dengan demikian, total kasus kematian Covid-19 tembus 80.598 orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk memastikan penyebab kematian pasien yang menderita Covid-19.

Hal itu mesti dilakukan untuk mengambil keputusan terkait berakhirnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di Pulau Jawa dan Bali hari ini, Senin (2/8/2021).

"Apakah karena saat ini masalah isolasi mandiri tidak pernah tertangani, karena anggarannya kurang, karena Pemda tidak mampu melaksanakan," kata pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, kepada Kompas.com, Senin.

"Bisa jadi juga karena fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak memadai di daerah karena banyak juga nakes yang meninggal," sambung dia.

Baca juga: 8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

Jika data itu telah diketahui, lanjut Trubus, maka pemerintah dapat menentukan kebijakan lanjutan dari PPKM

"Kalau bicara perpanjangan (PPKM) yang mesti dilihat adalah angka kematian itu. Angka kematian itu diverifikasi datanya, sehingga ditelusuri apa penyebab kematian itu," jelas Trubus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, dalam pandangan Trubus, penyebab utama kasus kematian tinggi karena pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan semua kebijakan PPKM Level 4 yang diterapkan pemerintah pusat.

"Saya melihat Pemda itu tidak mampu ini. Jadi PPKM Level 4 ini kebijakan di pusat yang teknisnya diserahkan ke daerah, kelihatannya daerah tidak mampu melaksanakan semua," kata dia.

Baca juga: Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Ketidakmampuan itu, kata Trubus, salah satunya nampak dari lambatnya distribusi dan kurangnya ketersediaan obat-obatan untuk pasien Covid-19.

"Obat-obatan yang katanya gratis, nah itu datangnya terlambat, pasien sudah meninggal obat baru datang," ungkapnya.

Sebagai informasi pemerintah menetapkan PPKM dengan level tertentu pasca pemberlakuan PPKM darurat.

Istilah PPKM level 1-4 digunakan untuk melihat indikator masing-masing daerah terkait penanganan Covid-19.

Setelah PPKM darurat dilaksanakan 3-20 Juli, kemudian pemerintah menetapkan PPKM Level 4 untuk sebagian besar wilayah Jawa-Bali sejak 21 Juli hingga 2 Agustus ini.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.