KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Kompas.com - 30/07/2021, 22:27 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengurangi mobilitas pegawainya untuk turun ke lapangan.

Hal tersebut dilakukan karena penularan Covid-19 yang berdampak hampir kepada seluruh aktivitas masyarakat ini juga menghambat upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Melihat kasus positif Covid-19 yang masih relatif tinggi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali yang menimpa beberapa pegawai KPK, mengharuskan kami menyesuaikan kondisi tersebut,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (30/7/2021).

“Trisula strategi pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan, penindakan, dan pendidikan antikorupsi butuh berbagai penyesuaian teknis pelaksanaannya,” ucap dia.

Baca juga: Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Karena mobilitas pegawai turun langsung ke lapangan dikurangi, maka sebagian besar program kegiatan lembaga antirasuah itu beralih ke daring.

Ali memastikan, dalam beberapa hal, kerja-kerja KPK tetap butuh dilakukan dengan pertemuan fisik, meskipun dalam pelaksanaannya tidak jarang menemui kendala.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Pada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan suatu perkara, ada beberapa hal yang tetap butuh tim KPK turun langsung ke lapangan. Misalnya, untuk menghimpun keterangan dan alat bukti,” kata Ali.

“Dalam situasi pandemi dan keterbatasan personel KPK ini, kami memastikan pemberantasan korupsi tetap berjalan,” ujar dia.

Ali mengatakan, penyesuaian yang dilakukan KPK tersebut juga melewati berbagai pertimbangan kondisi internal maupun kondisi eksternal.

Baca juga: KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

Selain itu, serangkaian lanjutan proses hukum yang berjalan melalui pengadilan, misalnya sidang dakwaan, tuntutan, dan putusan juga telah diubah KPK sebagian besar dari fisik menjadi daring.

“Kami juga tetap melakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan melalui case building guna mengungkap terangnya suatu perkara,” kata Ali.

“Pada waktunya, KPK akan sampaikan setiap perkembangannya kepada masyarakat,” tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Nasional
Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Nasional
Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Nasional
Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Nasional
Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi 'Online' dengan 'Host' Wanita Seksi

Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi "Online" dengan "Host" Wanita Seksi

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Nasional
Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Nasional
Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Nasional
Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Nasional
Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.