Guru Besar FK Unair Sampaikan Rekomendasi Penanganan Covid-19 ke Pemerintah

Kompas.com - 30/07/2021, 12:04 WIB
Seorang warga yang tidak mengenakan masker melintas, di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari Selasa (8/9/2020) lima kabupaten/kota yang tercatat mengalami kenaikan risiko, sehingga saat ini ada 70 kabupaten kota dengan risiko tinggi dari pekan lalu sebanyak 65 daerah. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp. M RISYAL HIDAYATSeorang warga yang tidak mengenakan masker melintas, di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari Selasa (8/9/2020) lima kabupaten/kota yang tercatat mengalami kenaikan risiko, sehingga saat ini ada 70 kabupaten kota dengan risiko tinggi dari pekan lalu sebanyak 65 daerah. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya menyampaikan rekomendasi terkait penanganan pandemi Covid-19.

Guru Besar FK Unair Hendy Hendarto mengatakan, Covid-19 telah memicu krisis kesehatan dan menimbulkan ketidakpastian serta tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menempatkan diri dalam situasi darurat.

"Tindakan cepat harus dilakukan, yang dilandasi dengan manajemen krisis yang mengedepankan prioritas dan urgensi dalam upaya bergerak bersama menekan faktor ketidakpastian serendah mungkin," kata Hendy, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Dalam rekomendasi tersebut, Guru Besar FK Unair meminta pemerintah untuk memperkuat pendampingan terhadap pasien isolasi mandiri dengan mengoptimalkan layanan telemedicine, termasuk melengkapi oximeter dan fasilitas lainnya.

Kemudian, Satgas Covid-19 di tingkat lokal seperti RT/RW harus diperkuat untuk mengedukasi protokol kesehatan secara konsisten hingga membuka hotline yang bisa dihubungi dalam situasi darurat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Perlu perhatian pada kelompok rentan di masyarakat yaitu usia lanjut, ibu hamil, bayi, anak, orang dengan komorbid serta kehati-hatian pada klaster keluarga," ujar Hendy.

Baca juga: Epidemiolog Sebut Rendahnya Testing Covid-19 Berdampak Ada Peningkatan Kasus Kematian

Sementara itu, untuk permasalahan yang terjadi di fasilitas kesehatan, Hendy mengatakan, perlu penambahan tenaga kesehatan dan tetap memperhatikan kesejahteraan nakes.

Ia mengatakan, penambahan nakes ini bisa melalui pendayagunaan dokter umum, dokter magang, dokter lulus UKMPPD, termasuk paramedis untuk menjadi relawan Covid-19.

Namun, sebelumnya harus diadakan pelatihan sesuai aturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan IDI, RS dan Kemenkes.

"Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) bersama DPJP diharapkan ikut berpartisipasi mengatasi masalah pandemi melalui program pelayanan di RS, namun tetap tidak menghilangkan hak ujian dan masa waktu pendidikannya," ucapnya.

Baca juga: Komisi IX: Penanganan Pandemi Tak Efektif Tanpa Peningkatan Testing dan Tracing

Hendry juga mengatakan, pihaknya rumah sakit harus menjamin keamanan para tenaga kesehatan saat bekerja dengan melengkapi Alat Pelindung Diri sesuai standar.

Selain itu, menambah sarana dan prasarana kamar jenazah, termasuk crane, mobil jenazah dan pelatihan pemulasaraan jenazah yang benar dan terhormat.

"Dukungan insentif yang layak untuk pemulasaran jenazah, sopir ambulance, tenaga pembantu perawat, IT, dan administrasi terkait Covid-19," kata Hendy.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Nasional
Target Testing 400.000 Per Hari Belum Tercapai, Ini Kata Kemenkes

Target Testing 400.000 Per Hari Belum Tercapai, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Nasional
Oktober, Warga Tak Punya 'Smartphone' Bisa Naik Pesawat atau KA Tanpa PeduliLindungi

Oktober, Warga Tak Punya "Smartphone" Bisa Naik Pesawat atau KA Tanpa PeduliLindungi

Nasional
Hari Ini, Jokowi Dijadwalkan Tanam Mangrove Bersama Warga Riau dan Kepri

Hari Ini, Jokowi Dijadwalkan Tanam Mangrove Bersama Warga Riau dan Kepri

Nasional
Jubir Presiden: RI Salah Satu Negara Terbaik Tangani Covid-19

Jubir Presiden: RI Salah Satu Negara Terbaik Tangani Covid-19

Nasional
Ini Hasil Evaluasi PPKM 21-27 September dari Pemerintah

Ini Hasil Evaluasi PPKM 21-27 September dari Pemerintah

Nasional
UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

Nasional
Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.