Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akan Impor Obat Terapi Covid-19, Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Penimbunan

Kompas.com - 30/07/2021, 10:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah untuk memastikan tidak ada persoalan dalam jalur distribusi obat-obatan untuk terapi Covid-19 yang dapat menyebabkan kelangkaan.

Hal ini disampaikan Netty merespons kebijakan pemerintah mengimpor tiga jenis obat Covid-19 yang saat ini langka dan belum dapat diproduksi di dalam negeri yakni Remdesivir, Actemra, dan Gammaraas.

Baca juga: Puluhan Saksi Diperiksa dalam Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA, dari Dirut hingga Apoteker

"Pemerintah harus memastikan bahwa impor obat dilakukan setelah memeriksa bahwa tidak ada persoalan dalam jalur distribusi obat, semisal penimbunan atau kendala lain, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan obat," kata Netty dalam keterangan tertulis, Jumat (30/7/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, pemerintah harus mengawasi ketat jalur distribusi obat mulai dari industri dan pedagang besar farmasi, importir, hingga apotek dan toko obat.

Menurut dia, pemerintah dapat menggunakan teknologi informasi dan optimalkan e-katalog untuk mengecek ketersediaan obat dan harga jualnya.

Pemerintah juga diminta melakukan inspeksi mendadak (sidak) lapangan secara berkala dengan melibatkan aparat keamanan.

"Pastikan semua under control sehingga tidak ada yang berani main-main dalam pendistribusian obat," ujar dia.

Di samping itu, Netty juga meminta pemerintah untuk mendorong industri farmasi dalam negeri agar mampu memproduksi obat yang dibutuhkan secara mandiri.

Sebab, menurut Netty, akan berat bagi Indonesia jika bergantung pada impor karena obat-obatan dibutuhkan oleh di seluruh dunia di tengah situasi pandemi Covid-19.

Ia pun mengingatkan, impor obat yang dilakukan oleh pemeirntah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan bersifat jangka pendek demi menyelamatkan rakyat.

"Jadi impor bukan untuk kepentingan bisnis. Oleh karena itu, untuk jangka panjang, riset atas obat dan vaksin Covid-19 harus terus dilakukan dan didorong. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah akan mengimpor tiga obat untuk Covid-19 yang belum bisa diproduksi di dalam negeri yaitu Remdesivir, Actemra dan Gammaraas.

Ia mengatakan, Remdesivir dijadwalkan tiba di Tanah Air pada bulan Juli ini sebanyak 150.000 dan 1,2 juta pada bulan Agustus.

Baca juga: Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

Lalu, sebanyak 1.000 vial obat Actemra juga akan tiba di Indonesia pada Juli ini dan 138.000 vial tiba pada bulan Agustus.

Sementara, sebanyak 26.000 Gammaraas pada bulan Juli dan 27.000 obat pada Agustus mendatang.

"Obat-obatan ini akan datang secara bertahap Agustus, kita harapkan sudah lebih baik distribusinya. Kita bekerjasama dengan GP farmasi," kata Budi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (26/7/2021)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com